Mantan Kabid Perlengkapan Tersangka

CILEGON Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon akhirnya menetapkan satu orang tersangka berinisial HP, dalam kasus sertifikasi aset lahan Poskesdes dan sekolahan, Senin (5/3). Penetapan tersebut berdasarkan pengakuan para saksi yang sebelumnya diperiksa oleh tim penyidik kejaksaan.
Kepala Kejari Cilegon Reda Manthovani didampingi Kasi Pidsus Kejari Cilegon Dwianto Heineman mengungkapkan, ditetapkannya HP sebagai tersangka adalah hasil dari penyidikan terhadap sembilan saksi yang telah diperiksa secara maraton. Beberapa saksi tersebut diantaranya Septo Kalnadi, Tunggul Fernando, Akmal Firmansyah, Titin, Abdul Karim, dan Yeni.
Menurutnya, keterangan para saksi mengarah kepada HP dalam kasus sertifikasi lahan yang menjadi aset Pemkot Cilegon. “Saat pemeriksaan saksi banyak yang menyebut nama HP yang akhirnya kami tetapkan dia sebagai tersangka,” kata Reda, di kantornya kemarin.
Senada dikatakan oleh Dwianto. HP yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru akan diperiksa kembali pada pekan depan untuk mendengarkan kesaksiannya lebih lanjut. “Barangkali ada nama-nama lagi yang dapat dipanggil untuk saksi tambahan,” ungkap Dwianto.
HP akan dipanggil pekan depan. Jika dua kali dipanggil yang bersangkutan tidak datang maka Kejari akan melakukan pemanggilan paksa terhadap tersangka.
Untuk menangani dugaan korupsi proyek sertifikasi lahan, Kajari telah menunjuk tiga Jaksa Penuntut Umum. Mereka adalah Kasi Datun Sunarno, dari Jaksa fungsional dipilih dua jaksa yaitu Rekawati dan Zulkifli.
Seperti telah diberitakan, penyidikan dugaan kasus sertifikasi lahan Poskesdes dan sekolah tahun anggaran (TA) 2008-2009 sebesar Rp246 juta pada bagian Perlengkapan Setda Pemkot Cilegon, menemui babak baru. Kejaksaan Negeri Kota Cilegon menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp16 juta dari tangan saksi Abdul Karim, Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon. Kepala Kejari Cilegon Reda Manthovani, mengatakan penyitaan uang tersebut merupakan kali kedua. Sebelumnya pada Jumat (24/2) lalu penyidik berhasil menyita Rp120 juta dari tangan Notaris bernama Yeni.
Anggaran proyek sertifikasi lahan Poskesdes dan terbagi dua yakni pada 2008 sebesar Rp46 juta, sedangkan pos anggaran 2009 sebesar Rp200 juta. “Penyidik masih terus melakukan pemeriksan lanjutan untuk menetapkan tersangka dan juga terus mengusut apakan benar dari anggaran tersebut sudah masuk kas negara atau belum. Siapa pejabat yang harus mempertanggungjawabkan masih kita dalami,” tandas Reda, saat ditemui dikantornya. (cr-26/bnn/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.