Penerapan Ijazah MDA Dilematis

PANDEGLANG Penerapan ijazah madrasah diniyah sebagai syarat masuk SMP/MTS sebagaimana diatur dalam peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup) Wajib Diniyah di Pandeglang dinilai masih dilematis.
Hal itu terungkap saat digelarnya hearing antara Forum Komunikasi Madrasah Diniyah (FKMD) dengan DPRD, DPKPA dan Kemenag setempat, di ruang Banmus DPRD,  Jumat (9/3/2012). Juga terungkap teknis pencairan dana operasional atau pendamping FKMD belum sistemstis, sehingga sejumlah pengurus FKMD mempertanyakannya.
Ketua FKMD Pandeglang Aminudin mengatakan, ada persoalan lain terkait jumlah atau data keberadaan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) yang masing-masing memiliki versi berbeda-beda. Ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap pengelolaan atau keseriusan pengelolaan kedepannya.
“Data jumlah MDA di pemda, Kemenag dan FKMD berbeda-beda. Untuk data yang ada di kami jumlah MDA ada sekitar 870,” kata Aminudin. Total jumlah guru MDA sebanyak 3420 orang, yang masing-masing MDA terdiri dari 3-4 orang guru. Sedangkan jumlah murid mencapai 69.421 orang dengan jumlah ruang kelas sebanyak 3405 unit.
Menanggapi soal pemberlakuan ijazah MDA untuk melanjutkan sekolah, Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Pandeglang Abdul Azis mengatakan, pihaknya juga mengalami dilema. Sebab cukup banyak siswa/siswi atau calon siswa/siswi yang mendaftar tanpa memiliki ijazah MDA. Dan jika mereka ditolak untuk tidak melanjutkan sekolah, kata Abdul maka akan berdampak kepada menurunnya indeks pembangunan manusia (IPM).
Ketika komitmen pemberlakuan ijazah dijalankan, maka akan banyak anak bangsa yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Ini tentunya juga bertolak belakang dengan hak azasi manusia (HAM) dan undang-undang yang menyatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.  “Mungkin tahun 2013 atau 2014 baru bisa dilaksanakan secara efektif komitmen itu, kalau untuk tahun 2012 rasanya belum bisa,” ujarnya.
Kondisi banyaknya murid tidak memiliki ijazah madrasah diniyah juga diduga terjadi lantaran masih lemahnya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya lembaga pendidikan dan pihak terkait yang bertanggungjawab untuk mengembangkan pendidikan. Diakuinya, ada sejumlah kepala sekolah, UPT dan masyarakat yang menganggap kepemilikan ijazah MDA tidak penting.
Sejumlah pengurus MDA yang hadir dalam kesempatan itu juga mengajukan usulan dibentuknya tim verifikasi MDA agar data jumlah MDA tidak berbeda-beda. Dengan adanya faktualisasi MDA itu, diharapkan tidak terjadi kecemburuan sosial, misalnya dalam hal penerimaan dana hibah dari pemda.
Kabid Pendapatan DPKPA Pandeglang Didin mengatakan, hibah untuk MDA disiapkan sebesar Rp 5 miliar dan akan diserap oleh seluruh MDA yang tercatat di pemda. Dan pihaknya juga berharap, FKMD dan KKMD untuk melakukan koordinasi terkait pencairan dana tersebut, sehingga bisa tersalurkan kepada yang berhak.
“Penghitungan dana MDA mengacu kepada surat Bupati, dan dasar pencairan dibagi ke dalam dua alokasi penghitungan, yaitu alokasi dasar proporsional dan alokasi dasar variabel, dan ini berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Kemenag,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD Pandeglang Ramdjani berharap ada perbaikan dalam pengelolaan MDA dan menjalankan komitmen bersama sesuai dengan apa yang diatur dalam Perda Nomor 27/2007, tentang Wajib Diniyah dan Perbup Nomor 16 tahun 2010, yang merupakan penjabaran tekhnis wajib diniyah.
“Kedepan kita harus mengintensifkan koordinasi dan meningkatkan komitmen untuk menjalankan aturan tersebut, dan untuk pengelolaan wajib diniyah, harus dipikirkan bersama,” imbuhnya. (mardiana/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.