Ratusan Buruh Jejali Cikupa

Tolak Kenaikan Harga BBM dan TDL

CIKUPA,SN—Rencana kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL)  menyulut gejolak di semua elemen masyarakat, termasuk buruh. Jika sebelumnya mereka menyoroti upah yang tak sesuai dengan UMK, kini para buruh itu melakukan aksi penolakan rencana kenaikan BBM dan TDL April mendatang.
Kemarin (11/3), puluhan buruh yang tergabung dalam Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) Tangerang menjejali bundaran pertama Citra Raya, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang melakukan aksi damai.
Koordinator Aksi PRP Tangerang, Koswara mengatakan, pihaknya khawatir rencana kenaikan BBM akan berdampak pada kenaikan harga sembako, tarif angkot hingga kebutuhan hidup lainnya. “Untuk itu kami menolak rencana pemerintah untuk menaikkan BBM dan TDL,”ujarnya kepada Satelit News, usai aksi.
Dalam aksi yang dimulai pukul 06.00 dan 08.30 itu, buruh hanya membagikan selembaran. Terkait pernyataan sikap dan dampak kenaikan BBM dan TDL terhadap kebutuhan sehari-hari. “Aksi ini juga agar masyarakat memahami dampak kenaikan BBM dan TDL,”jelasnya.
Kenaikan BBM juga besar dampaknya terhadap operasional nelayan. Terutama dalam membeli bahan bakar solar. Hal ini menurut pendemo, justru tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Untuk itu kami akan mengagendakan aksi penolakan kenaikan BBM dan TDL dengan massa yang lebih besar lagi,” ancam Koswara lagi.
Dalam pernyataan sikap massa PRP, selain menolak rencana kenaikan BBM dan TDL, buruh juga menyerukan agenda nasionalisasi seluruh aset perusahaan asing yang merugikan rakyat Indonesia. “Khususnya aset-aset Migas. Kemudian kami juga minta pemerintah membangun kekuatan politik alternatif. Dari persatuan gerakan rakyat di Indonesia untuk menumbangkan rezim neoliberalisme dan menghancurkan neoliberalisme,”bebernya.
Koswara menambahkan, buruh juga menilai kapitalisme dan neoliberalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat dan harus diganti dengan sosialisme.
Sebelumnya, pasca diumumkannya rencana kenaikan BBM dan TDL oleh pemerintah sejumlah organisasi masyarakat dan elemen masyarakat lainnya melakukan aksi penolakan.
Ketua DPC Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kecamatan Panongan, Maulana mengatakan, diskusi ini digelar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui dan memahami kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan BBM Bersubsidi. “Banyak masyarakat yang tidak mengetahui kenapa pemerintah berencana menaikkan BBM dan apa di balik rencana tersebut,”katanya.
Maulana menilai pemerintah telah membohongi rakyat. Terlebih dengan alasan BBM bersubsidi dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas atau tidak tepat sasaran. Sehingga kebijakan BBM Bersubsidi dinilai sudah tidak efektif. “Tapi kenyataannya justru dikonsumsi oleh masyarakat menegah ke bawah, seperti tukang ojek dan lainnya. Pemerintah membohongi rakyat,”ungkapnya.
Recana kenaikan BBM ini hanya akal-akalan pemerintah untuk mensukseskan kepentingan negara asing. Dalam mengontrol BBM di Indonesia. Terlebih setelah sebagian besar pengolahan minyak Indonesia diambil oleh negara asing. Pemerintah juga tidak berhenti berkeluh kesah kepada rakyatnya. Karena tidak sanggup menanggung beban subsidi BBM sebesar Rp168 triliun pada tahun 2011.
“Begitulah opini yang dibangun pemerintah. Namun, apakah rakyat akan mengerti dengan kebijakan ini. Sepertinya tidak. Karena melambungnya harga pasti akan dihadapi masyarakat. Serta akan menambah beban hidup rakyat yang sudah terhimpit. Sementara janji pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat tidak pernah terbukti,”tegasnya.
Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Tangerang, Dan Persada mengatakan, pihaknya juga menolak rencana pemerintah dalam menaikkan BBM. Menurutnya, selain akan mendesak sopir angkutan juga pegusaha, serta membuat ongkos angkutan naik. “Kami menolak rencana pemerintah tersebut,”ucapnya.
Menurutnya rencana ini juga sudah mulai disoroti pengemudi dengan menyatakan penolakan mereka. Harga BBM yang naik akan berdampak pada harga kebutuhan di semua bidang. “Sopir kian terbebani dengan setoran ke pemilik angkutan atau bagi mereka yang menggunakan kendaraan kredit, maka harus membayar ke leasing. Dengan begini mau tidak mau kami akan menaikkan tarif penumpang,”pungkasnya. (fajar aditya/susilo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.