Panti Pijat Dilarang Beroperasi

Refleksi Harus Miliki Izin Kesehatan

TANGERANG, SN Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melarang semua jenis usaha massage (pijat) di daerahnya. Sebab, hal tersebut tidak sejalan dengan peraturan daerah (Perda) Nomor 8/2005 tentang Larangan Prostitusi.
Kepala Bagian Pengawasan dan Penertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Afdiwan mengatakan, salah satu pasal yang tertuang dalam Perda 8/2005 menyatakan, hal-hal yang akan menimbulkan tindak kemaksiatan dan prostitusi tidak dibenarkan di Kota Tangerang.
“Dengan adanya perda itu, setiap jenis usaha massage (panti pijat) yang tertutup, dan menggunakan jasa pemijat wanita muda dilarang di Kota Tangerang. Untuk itu, sejumlah jenis usaha massage pun sudah kami tindak dan kami tutup karena lebih besar indikasi perbuatan mesum di dalam praktiknya,” jelasnya.
Menurut Afdiwan, sebenarnya masih banyak sekali jenis usaha seperti ini yang tetap melakukan praktiknya di Kota Tangerang. Hanya saja, usaha tersebut tidak terpantau karena tidak ada izinnya. “Memang jumlahnya mencapai puluhan yang tersebar di 13 kecamatan di Kota Tangerang. Tapi, usaha mereka ilegal, sebab kalau pun hendak mengajukan izin, tidak akan keluar izinnya. Makanya kami harap, warga mau memberikan informasi tentang keberadaan usaha seperti ini, karena memang tidak diperbolehkan di Kota Tangerang,” imbuhnya.
Disinggung soal usaha sejenis seperti pijat refleksi yang banyak dibuka di mal, dan juga areal pemukiman penduduk, ia menyatakan, untuk jenis usaha ini diperbolehkan. Hanya saja, setiap usaha harus dipenuhi ketentuan aturan yang berlaku. Seperti izin usaha, izin domisili, izin praktik, sampai izin kesehatan.
“Massage no (tidak boleh), refleksi yes (boleh). Tapi, untuk jenis usaha refleksi harus lengkap semua izinnya. Termasuk izin kesehatan, karena untuk membuka praktik refleksi yang tujuannya untuk kesehatan, harus ada lisensi kesehatan dari pihak berwenang, dalam hal ini Dinas Kesehatan,” katanya.
Apakah masih ada usaha seperti ini yang tidak berizin, atau tidak memenuhi ketentuan izin yang diperlukan, atau tidak memiliki izin kesehatan, hal itu masih didalaminya. Pihaknya masih melakukan pengecekan dengan unsur terkait dan juga melakukan pengecekan lapangan secara langsung guna memastikannya. “Kemungkinan tidak ada izin kesehatan itu besar, ini yang sedang kami dalami kalau terbukti akan kami tutup,” tegasnya.
Martin Winata, pemilik pijat refleksi Montana pernah merasakan imbas dari peraturan ketat yang dikeluarkan Pemkot Tangerang soal kelengkapan izin kesehatan tersebut. Menurut Martin, Montana Refleksi pernah ditutup lantaran tidak memiliki izin dimaksud. “Ketat sekali mau usaha refleksi di Kota Tangerang, tapi kalau demi kebaikan memang perlu. Sekarang izin kesehatan sudah kami pegang,” ucapnya. (pane/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.