Proyek Kota Baru Pantura Digulirkan

Telan Anggaran Rp20 Triliun

TIGARAKSA,SN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, tahun ini memastikan akan membangun kawasan perkotaan di wilayah utara melalui proyek reklamasi. Sekitar 9000 hektar  lahan sudah disiapkan. Proyek Kota Baru Pantura yang menelan anggaran Rp20 triliun itu akan dibangun di sepanjang pesisir pantai utara (Pantura) Kabupaten Tangerang.
“Wacana reklamasi itu tetap akan dilanjutkan,” terang Akip Syamsudin, Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang, Rabu (14/3).
Wacana ini sudah mengelinding sejak beberapa tahun silam. Tahun ini, pembangunan tahap pertama bakal dilakukan meski belum pasti bulan apa atau bulan berapa pelaksanaanya. Nantinya total lahan 9000 hektar tersebut akan dibagi sembilan, dengan luas pulau berbeda-beda.
Luas pulau masing-masing 1000 hektar hingga 1500 hektar peruntukannya sebagai pelabuhan, pemukiman, lokasi wisata hingga pergudangan. Reklamasi ini sendiri mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2006, Perpres 54 tahun 2008 dan sudah masuk dalam RTRW Kabupaten Tangerang.
Reklamasi ini akan dilakukan di sepanjang 50 Km bibir pantai dari daerah Dadap, Kecamatan Kosambi hingga Kecamatan Mauk. Sembilan pulau tersebut nantinya berjarak sekitar 200–500 meter dari bibir pantai. Dengan begitu, lokasi hutan mangroove tidak akan terganggu sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada ekosistem sekitar.
Selain itu akan ada tim khusus yang dibentuk untuk menjaga dan melakukan pengawasan dalam pembangunan infrastruktur. “Kami juga akan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan pulau-pulau ini bagian dari menjaga abrasi pantai,” katanya.
Secara teknis, pembangunan pulau baru tersebut bakal menggunakan sistem folder. Dimana kedalaman laut yang akan direklamasi rata-rata sedalam 8 meter. Namun kapan selesainya pembangunan ini, Akip mengaku tidak bisa memastikan. Hanya saja, dalam pembangunannya bakal disponsori oleh konsorsium.
“Kapan selesainya? Mudah-mudahan kita semua masih hidup dan melihatnya karena pasti akan lama sekali,” terangnya.
Untuk status kepemilikan pulau-pulau tersebut nantinya Pemda sebagai Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan para pengusaha yang ambil bagian mengantongi Hak Guna Bangunan (HPL). “Share keuntungannya belum tahu berapa persen, karena itu baru dibicarakan saat pembangunan pulau-pulau selesai,” katanya. (hendra/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.