200 Tukang Gigi Terancam Bangkrut

Dilarang Menteri Buka Praktik

TANGERANG, SN Sekitar 200 tukang pasang gigi di Kota Tangerang terancam gulung tikar. Kondisi itu menyusul dikeluarkannya peraturan soal larangan praktik pasang, pembuatan, dan juga pencabutan gigi oleh Kementerian Kesehatan. Padahal profesi yang digeluti para tukang pasang gigi tersebut sudah dilakukan selama puluhan tahun dan turun temurun.
“Saya sudah dengar ada aturan itu. Dan tentu saja peraturan itu membuat saya resah, peraturan itu secara tidak langsung menutup mata pencaharian kami. Apalagi, jumlah pemasang gigi seperti saya ini jumlahnya mencapai 200 orang se-Kota Tangerang,” kata Jamal (28), ahli pasang gigi di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, saat ditemui di tempat praktiknya, Kamis (15/3).
Adapun peraturan yang dianggapnya akan memangkas semua penghasilannya, adalah Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/v/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi/Ahli Gigi. “Apapun isinya, intinya adalah Tukang Gigi/Ahli Gigi tidak bisa berpraktek lagi. Kalau itu diberlakukan, mau kerja apa saya,” keluhnya.
Jamal yang sudah menjalani praktiknya selama 5 tahun lebih ini juga menganggap, peraturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut tidak berlandaskan rasa keadilan dan kesejahteraan warga. “Saya sendiri menganggap pemerintah tidak adil dalam mengeluarkan peraturan. Harusnya, ada solusi lain dan tidak membuat saya terancam kehilangan pekerjaan. Karena ini jelas menyangkut dengan mata pencaharian,” tegasnya.
Junaedi (37), ahli gigi di Tanah Tinggi menambahkan, kebijakan tersebut tidak tepat, apalagi jika alasan pemerintah khawatir tukang gigi melakukan praktek layaknya dokter gigi. “Kewenangan tukang gigi hanya mencetak, membuat dan memasang gigi palsu yang terbuat dari akrilik. Itu saja, kalau perawatan gigi tentunya itu adalah kewenangan dokter gigi,” jelasnya.
Apalagi, dalam beberapa kali praktik, dirinya terpaksa menolak beberapa permintaan konsumen untuk mencabut giginya. “Terus terang, saya saja masih mau mengantar konsumen ke dokter kerena minta dicabut giginya. Sebab, saya tidak berani mencabutnya. Terlebih, gigi ini terkait erat dengan syaraf, jantung dan ginjal. Kalau pasang saya oke,” tandasnya.
Dia pun merasakan, sejak dikeluarkan aturan itu, ia sudah merasakan imbasnya. Kalau sebelum ada peraturan dalam sepekan ia bisa menerima 3-4 konsumen, kini satu konsumen pun tidak ada yang datang ke tempat praktiknya. “Imbasnya sudah terasa sekali. Padahal, saya sangat bergantung pada pekerjaan ini. Kalau nanti benar-benar tidak boleh, apa pemerintah bisa memberikan kami pekerjaan,” keluhnya.
Dia mengaku, selama ini mendapatkan penghasilan Rp75 ribu–Rp100 ribu untuk setiap pemasangan sebuah gigi palsu. Dari penghasilan itu, dirinya pun bisa menghidupi istri dan anaknya yang kini sudah sekolah di tingkat SD dan SMP. “Kami harap ada peninjauan ulang soal aturan ini. Saya juga sudah sampaikan keberatan ini kepada Persatuan Tukang Gigi Indonesia (PTGI) Pusat, dan berharap ada penyelesaiannya,” singkatnya. (pane/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.