MPR Sentil Penegakan Hukum

SERANG, SN Wakil Ketua Majlis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Hajriyanto Y. Thohari menilai, jika proses penegakan hukum yang saat ini dilakukan pihak kepolisian serta kejaksaan di pusat dan daerah masih mengecewakan rakyat.
“Hukum di negara kita ini, masih berani kepada rakyat kecil, mencuri kakau dan pisang saja bisa dipenjara. Tapi begitu pengusaha dan penguasa yang mencuri uang negara, hukum begitu tumpul,” ujar Thohari usai seminar nasional empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai jiwa sekaligus penentu arah pembangunan yang digarap Sekretariat Jendral MPR RI dengan FISIP Universitas Serang Raya (Unsera) di Kota Serang, Kamis (15/3)
Akibatnya, lanjut Hajriyanto, korupsi semakin menjamur di Indonesia lantaran penegakan hukumnya masih lemah dan pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika masih lemah. Termasuk kurang memahami makna keadilan yang tertuang dalam Pancasila dan tiga pilar kebangsaan lainnya.
“Makanya empat pilar kebangsaan ini penting untuk disosialisasikan, karena penegakan hukum yang mengecewakan rakyat. Akibatnya praktik korupsi semakin menjamur dan seakan sulit diberantas,” tuturnya.
Thohari menegaskan, dampak tidak adanya keberanian penegak hukum memberantas perosalan yang besar dan merugikan negara adalah kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dan kejaksaan begitu kecil. “Hanya KPK yang diharapkan masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi, untuk kepolisian dan kejaksaan begitu mengecewakan. Tapi, KPK juga sedang diperlemah oleh pihak tertentu yang menghendaki korupsi menjamur,” tegasnya.
Agar KPK dapat memberantas kasus korupsi, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kepada pimpinan KPK yang baru dengan kepemimpinan Abraham Samad. “KPK merupakan harapan terakhir dari rakyat untuk memberantas korupsi. Kalau Abraham gagal memberantas korupsi, rakyat dipastikan kecewa,” ucapnya.
Anggota MPR dari Fraksi Demokrat Gamari Sutrisno, menambahkan, empat pilar kebangsaan harus menjadi jiwa yang nilainya, sehingga dapat diimplementasikan menjadi budaya warga negara. “Untuk membudayakan nilai empat pilar kebangsaan pada masyarakat, kata dia, tentu harus didahului keteladanan.Menjadi sebuah keniscayaan untuk mewujudkan jiwa dan arah pembangunan nasional,” kata Gamari.
Dekan Fakultas Fisip Unsera Abdul Malik mengatakan, ancaman disintegrasi di Indonesia mulai nampak, mulai dari prilaku masyarakat, seperti premenisme, tawuran pelajar, konflik antar suku, terorisme,sampai prilaku para elit, mulai dari prilaku koruptif, konflik politik, hal ini mengancam kebhinekaan, dan menjadi bayang-bayang disintegrasi, yang masih meledak kapan saja, tanpa bia diredam.
“Karenya ada sejumlah langkah yang perlu dibangun, untuk mengembalikan dan merekatkan semangat kebangsaan, kesatuan persatuan, dan kebersamaan yang mulai lunturnya yakni dengan kembali kepada titik yang sama yaitu pancasila sebagai dasar negara,” katanya.(eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.