Pengusaha Bus Ancam Boikot Terminal Merak

MERAK,SN Pengusaha bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) marah. Mereka mengancam akan memboikot Terminal Terpadu Merak dengan tidak memasukan kendaraan mereka di terminal milik Pemkot Cilegon itu.
Kemarahan itu muncul karena Kepala Unit Pelaksana Daerah (UPTD) Parkir Dishub Cilegon, Uteng Dedi tidak hadir dalam acara mediasi terkait Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Parkir Tempat Khusus di Terminal Merak yang memungut uang tambahan sebesar Rp7.500.
“Kami dari jam setengah sepuluh menunggu di sini. Tapi dia (Uteng, red) tidak kunjung hadir, apa ini maksudnya?” tukas Tb Entik Surya Atmaja salah seorang pengurus bus AKAP/AKDP di terminal Merak, Selasa (20/1).
Para pengurus bus tak habis pikir pemberlakuan Perda tersebut dilakukan secara mendadak dan hanya melalui pesan singkat di pesawat telepon. “Setiap kali ada perubahan tidak pernah ada sosialisasi. Kami ingin penjelasan tentang parkir khusus itu. Belum ada sosialisasi sudah main pungut saja,” tukas Tb Entik.
Bila tidak juga memberikan penjelasan dengan gamblang, dia mengancam seluruh pengusaha bus yang biasa beroperasi di Terminal Merak akan melakukan mogok masuk ke terminal yang berlokasi di ujung Pulau Jawa tersebut.
“Kami serius bila ini terus ada pungutan, seluruh bus yang berjumlah 500 armada akan kami parkirkan di luar terminal. Itu karena kami merasa dirugikan,” ancamnya.
Sutaryo, pengurus bus lainnya menegaskan seharusnya seluruh peraturan yang berada di dalam terminal dikelola oleh UPTD Terminal Merak, jangan ada dualisme kepengurusan. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kerancuan. Sebab yang mengetahui segala kondisi dan situasi yang berada di terminal adalah UPTD terminal.
“Kami juga belum melaksanakan Perda baru yang pernah disosialisasikan UPTD Terminal. Perda parkir itu kok yang belum ada sosialisasinya, tapi malah sudah berani mungut. Jelas kami menolak, soalnya setiap kali masuk terminal kami bisa menghabiskan uang sebesar Rp31.000 ditambah dengan retribusi parkir khusus tadi, ” ujarnya geram.
Kepala UTD Terminal Merak, Irwansyah menyatakan melalui pesan singkat yang disampaikan Kepala Dishub Kota Cilegon, Erwin Harahap, mengatakan Perda itu telah dihentikan dan tidak ada pungutan lagi hingga pembahasan selesai.
“Tadi juga Pak Uteng telah menyampaikan kepada saya kalau pemungutan itu dihentikan. Saya tidak bisa berkomentar banyak terkait permasalahan itu,” tuturnya.
Kepala UPTD Parkir Uteng Dedi Apendi yang dihubungi wartawan mejelaskan bahwa Perda retribusi parkir di tempat khusus, seperti di terminal belum bisa diterapkan meski sudah disahkan dan sudah ditetapkan atas persetujuan DPRD Cilegon.
“Saat ini belum bisa diberlakukan karena alasan teknis dan masih ada pembahasan yang matang. Jika nantinya perda tersebut bisa diterapkan maka akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat,” terang Uteng diujung telepon. (man/bnn/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.