Tiga Walikota Tak Hadiri Penandatanganan Fakta Integritas Anti Korupsi

SERANG, SN Tiga walikota di Banten tidak menghadiri acara penandatanganan Fakta Integritas Anti Korupsi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (20/3). Ketiganya adalah Walikota Tangerang Wahidin Halim, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany dan Walikota Serang Tb Haerul Jaman.
Deputi Kemen PAN dan RB Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, Herry Yana Sutisna mengatakan, pentingnya penerapan fakta integritas ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan Inpres Nomor 17 tahun 2011.
”Adanya Inpres ini, penerapan fakta integritas tidak lagi merupakan program sukarela, melainkan menjadi kewajiban bagi setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Maka setiap kepala daerah harus menandatangani fakta intergitas ini,” kata Herry Yana Sutisna.
Herry menyatakan, Kemenpan RB juga sudah melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk menyusun nota kesepahaman dalam rangka penerapan dan evaluasi fakta integrasi di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sebagai tindakan konkrit penandatanganan dokumen fakta integritas.
Meski demikian, pihaknya tidak memberikan jaminan, setelah penandatangan fakta integritas ini kepala daerah dan pejabatnya tidak melakukan korupsi. “Ini kan hanya bagian dari upaya pencegahan,” ucapnya.
Terkait dengan ketidak hadiran tiga kepala daerah di Banten, Herry menyayangkannya. Dari tiga kepala daerah itu, hanya dua yang melakukan koordinasi tidak bisa hadir, yakni Walikota Tangsel dan Walikota Serang. “Tapi, kami memberikan batasan kepada kepala daerah yang tidak menandatangani hari ini (kemarin,red) agar bisa menandatangani hingga batas waktu tanggal 31 Maret dan langsung berkordinasi dengan Gubernur,” tegasnya.
Sementara, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi mengatakan, sangat menyambut baik penandatanganan fakta integritas tersebut sebagai komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. “Fakta integritas sebagai langkah untuk menciptakan pemerintahan yang baik,” kata Erwan.
Begitu juga disampaikan Wakil Bupati Serang, Tatu Chasanah. “Pertanggungjawabannya kan tidak hanya kepada rakyat, negara, tapi kepada Allah. Jadi apa yang sudah saya tandatangani tadi, saya berjanji tidak akan melakukan korupsi,” kata Tatu.
Pernyataan serupa juga disampaikan Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi. “Saya tidak akan berani melakukan korupsi karena saya menjadi Walikota Cilegon harus menegemban amanah masyarakat,” katanya. (eman/deddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.