Banten Diminta Bentuk PPKD

SERANG, SN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta Provinsi Banten segera membentuk Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD). Hal ini mengingat keberadaan PPKD tersebut, dapat membantu pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi (UMKMK) mengakses pembiayaan kredit perbankan.
“Persoalan yang paling mendasar dalam rangka perkembangan UMKM adalah rendahnya akses permodalan dari perbankan. Akses sektor keuangan formal masih menjadi kendala bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, maka Pemprov Banten harus segera membentuk PPKD Banten,”kata Asisten Deputi Ekonomi dan Keuangan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Urhen Lukman pada acara workshop persiapan Pembentukan PPKD Banten di Aula Bappeda Banten di KP3B, Kota Serang, Kamis (5/4).
Urhen menyatakan, pembentukan atau pendirian PPKD di daerah ini bertujuan untuk membantu UMKM yang produktif dan layak, serta menjamin persyaratan pembiayaan kredit perbankan. Namun, untuk menjembatani UMKM dalam mengakses perbankan, pemerintah menerbitkan Inpres No 6/2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.
“Sekarang ini PPKD sudah berdiri di beberapa daerah seperti Bali dan Jawa Timur. Kami mendorong Banten untuk segera mendirikan PPKD untuk pengembangan UMKM di wilayah Banten,”ujarnya.
Menurut Urhen, pemerintah sudah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap UMKMK yang saat ini berjumlah sekitar 51,3 juta unit usaha di Indonesia. Sebab, keberadaan UMKMK sudah memberikan kontribusi terhadap tenaga kerja sebanyak 90,9 juta pekerja.
“Tahun 2007 lalu, UMKMK memberikan kontribusi sebesar 55,6 persen terhadap PDB (produk domestik bruto). Namun sekarang ini terdapat permasalahan mendasar dalam perkembangan UMKM yakni kurangnya akses permodalan ke sektor perbankan,”tuturnya.
Jika UMKM ingin mengembangkan usahanya dengan menambah permodalan, lanjut Urhen, pengelola UMKM akan terbentur pada persyaratan agunan atau jaminan. Tanpa adanya agunan atau jaminan, maka akan sangat sulit bagi UMKM memperoleh modal dari sektor keungan formal. “Karenya dibutuhkan adanya PPKD dalam upaya membantu mengembangkan UMKM itu,”ucapnya.
Direktur Utama PPKD Jawa Timur yakni PT Jamkrida Jatim Achmad Nur Hasan yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan, tujuan utama pendirian PPKD adalah membantu UMKM mendapatkan modal, bukan semata mencari keuntungan. “Kami meyakini pendirian PPKD ini tidak akan rugi dan jangan sampai rugi, karenanya dibutuhkan komitmen semua pihak terutama pemangku kebijakan,”kata Nur Hasan.
Menurut Hasan, Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jatim, saat ini sudah menjamin sekitar 20 ribu nasabah, salah satu diantaranya seorang pemulung yang tadinya kesulitan memperoleh modal walaupun hanya Rp 5 juta.”Jika ada kemauan dan niatan yang tulus, kami juga meyakini Pemprov Banten bisa mendirikan atau membentuk PPKD Banten, dan kami siap membantunya jika diperlukan,”ujarnya. (eman/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.