Dampak Pembatasan Truk, Pemda Diminta Buat Kantung Parkir

CIKUPA,SNOL Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang diminta membuat kantung parkir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Provinsi Banten. Menyusul tingginya volume kendaraan truk yang masuk dan keluar Tol Bitung hingga menimbulkan kemacetan.Bahkan masalah serupa juga terjadi di kawasan lampu merah atau pintu keluar-masuk tol Balaraja.
“Guna meminimalisir lonjakan volume kendaraan truk yang masuk dan keluar Tol Bitung akibat pemberlakukan Peraturan Walikota (Perwal) Tangerang Selatan (Tangsel) no 3/2012 Tentang Pengaturan Waktu Operasi kendaraan Angkutan Barang atau Truk, maka Pemkab harus membuat kantung parkir,” kata Nuryanto Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dishubkominfo Provinsi Banten kepada wartawan, Rabu (18/4).
Hal ini tidak hanya dilakukan di Kabupaten Tangerang, tetapi juga sebaiknya dilakukan di Kota atau Kabupaten lainnya di Provinsi Banten yang terkena imbasnya. Menurutnya, hingga saat ini Perwal tersebut masih dalam tahap evaluasi. “Dishub Provinsi Banten juga tengah efektivitas penerapannya dalam mengurai kemacetan,” tandasnya.
Nuryanto membantah kemacetan di Tangerang akibat dampak aturan pembatasan truk di Jakarta semata. Banyaknya kendaraan indutri yang ada di Tangerang dengan ukuran besar juga memicu kemacetan parah. “Saya yakin kalau tidak ada truk pasti tidak akan macet. Tapi kan tidak bisa juga melarang truk melintas di jalan utama,” ujarnya.
Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten juga sudah menyarankan agar Kabupaten/Kota membatasi pembangunan kawasan industri atau pabrik di dalam kota. “Kalau bisa kawasan industri atau pabrik dibangun di luar kawasan perkotaan. Selain itu, kami juga mengusulkan kajian pembangunan fly over di sejumlah titik seperti di Alam Sutera dan lainnya,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Dishubkominfo Kabupaten Tangerang, Syamsul Anwar mengatakan dampak Perwal Kota Tangsel merugikan masyarakat karena menimbulkan kemacetan di wilayah Bitung, Cikupa.
“Seharusnya Pemkot Tangsel memikirkan dampaknya juga ke Kabupaten Tangerang. Karena Perwal Kota Tangsel tidak berlaku di Kabupaten Tangerang. Beda wilayah beda kebijakan. Jangan seenaknya membuat aturan,”katanya, Kamis (12/4). (fajar aditya/)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.