Ratusan Billboard di Tangsel Ilegal

CIPUTAT,SNOL Sebanyak 330 billboard, 100 reklame dan baliho yang tidak berizin akan ditertibkan oleh Satpol PP Kota Tangsel. Perusahaan pemilik media iklan sudah diberikan surat pemberitahuan dan peringatan agar segera menurunkan atau mencopot media tersebut.
“Kita sudah melakukan pendataan. Sebanyak 330 billboard dan 100 lebih reklame dan baliho di Tangsel tidak mempunyai izin. Para perusahaan sudah diberikan surat pemberitahuan akan rencana pencopotan atau penebangan yang akan dilakukan Satpol PP terhadap media iklan ini,” ungkap Kepala Satpol PP Tangsel, Sukanta, selepas acara HAM di German Center, dua hari lalu.
Dari 330 billboard dan reklame serta baliho itu, jumlah terbanyak terdapat di wilayah Ciputat dan Pondok Aren. Nanti kawasan tersebut akan ditertibkan dari media iklan yang tidak mempunyai izin ini.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Tangsel hingga kini hanya membolehkan pemasangan reklame di titik-titik yang telah ditentukan, yakni di Jembatan Penyeberangan orang (JPO) dan Penerangan Jalan. Aturan ini diterapkan mengingat sampai saat ini Tangsel belum memiliki Payung hukum yang mengatur mengenai pemasangan reklame dan baliho.
Aturan mengenai pemasangan reklame dan baliho di JPO dan penerangan jalan, sudah lama ditentukan yakni tertuang dalam Perwal 27 tahun 2010. “Dalam Perwal tersebut, dikatakan bahwa pemasangan reklame tidak boleh di trotoar atau bahu jalan,” ungkap Kepala Bidang Tata Ino dan Regulasi BP2T, Ayep Yayat.
Kendati demikian, Ayep tak menampik maraknya reklame dan baliho yang melanggar Perwal tersebut. Sejumlah reklame dan baliho banyak yang dianggap illegal karena terpasang di titik-titik yang tidak seharusnya. Ayep berkelit bahwa reklame-reklame yang telah ada kebanyakan terpasang sejak Tangsel masih tergabung dengan Kabupaten Tangerang,  sehingga masih mengikuti Perda yang ada di Kabupaten Tangerang.
Maraknya reklame, bilboard dan baliho tanpa izin, tidak membuat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkot Tangsel, putus semangat. DPPKAD menargetkan pajak reklame 2012 sebesar Rp 4,7 miliar, namun hal itu terhambat belum disahkannya PeraturanDaerah (Perda) tentang retribusi pajak.
Kepala DPPKAD Kota Tangsel Uus Kusnadi mengatakan target dari pajak reklame tersebut optimis tercapai. Meski belum mempunyai Perda tetapi Pemkot sudah mengeluarkan Perwal nomor 78 tentang nilai sewa reklame. “Kita berupaya semaksimal mungkin menggali potensi PAD. Salahsatunya dari pajak reklame,” ungkapnya.
Berdasarkan Perwal pajak reklame, besaran tarif pajak reklame adalah sebesar 25 persen dari nilai sewa reklame. Sedangkan, untuk reklame rokok dan minuman beralkohol dikenakan tambahan 25 persen. “Untuk reklame yang ditempatkan didalam ruangan atau gedung, nilai sewa reklame dikenakan pengurangan 25 persen,” katanya. (irm/bnn/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.