Belanja Pegawai Harus di bawah 50 Persen

PANDEGLANG,SNOL Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) Azwar Abubakar,  memperingatkan agar belanja pegawai daerah, jangan sampai di atas 50 persen. Setiap daerah harus melakukan pengurangan belanja pegawai tanpa harus mengurangi gaji pegawai negeri sipil.
Men-PAN RB juga menekankan agar pembinaan intelektual bagi para pegawai daerah ditingkatkan lewat pendidikan atau dengan cara-cara lain agar tercipta birokrat yang berkualitas.
“Dengan penghematan belanja pegawai, diharapkan bisa menambah alokasi pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk gaji kan bisa naik secara berkala,” imbuh Azwar Abubakar, saat berkunjung ke Kantor Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Banten, dalam rangka pembukaan dan pembekalan sekaligus workshop analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan di Provinsi Banten, Senin (30/4).
PNS juga harus terus menambah pengetahuan dan pendidikannya, supaya bisa menjadi pegawai berkualitas sehingga bisa memberikan dampak yang positif terhadap pelayanan publik. “Ke depan kita akan benahi semuanya secara bertahap, birokrat harus kompeten dan dapat melayani masayarakat dengan baik,” tambahnya.
Proses pelayanan publik baik terhadap masyarakat maupun pengusaha itu jangan sampai dipersulit. Bagaimanapun pelayanan merupakan langkah awal yang akan mencerminkan administrasi yang baik dan bersih.
Dalam kesempatan yang sama, Sekertaris Daerah Banten Muhadi mengungkapkan, mengenai belanja pegawai, Pemprov Banten hanya menganggarkan 12 presen. Apa lagi tahun ini tidak ada peneriman CPNS karena ada aturan dari pusat yang disebut dengan moratorium.
Pihaknya menghibau kepada setiap PNS agar bisa terus meningkatkan kualitas baik dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri maupun  secara individu mencari sarana-sarana memperdalam pengetahuan dan pendidikan yang tidak mengganggu pekerjaan.
“Kita juga terus berusaha mencetak birokrat yang berkualitas dan berkompeten, dalam segala bidang serta menerapkan etos kerja berbasis aturan serta perundang-undangan,” ujar Muhadi.
Sementara terkait kegiatan workshop analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan, Kepala Badan Diklat Banten Engkos Kosasih mengatakan, kegiatan pelatihan bagi para PNS ini merupakan bagian dari agenda  pemerintah Provinsi Banten, yang ingin menciptakan birokrat yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya. “Jumlah pesertanya sekitar 80 orang, merupakan perwakilan dari Kabupaten/Kota se-Banten,” tandasnya. (mardiana/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.