Direktur Pelindo II Diperiksa KPK

CILEGON,SNOL Setelah meminta keterangan dari Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel (KS), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meminta keterangan sejumlah pejabat Pemkot Cilegon dan pihak swasta yang terkait dengan pembangunan Pelabuhan Kubangsari atas tersangka mantan Walikota Cilegon Tb Aat Syafaat, Kamis (10/5). Dari tiga nama diperiksa itu, salah satunya adalah Direktur PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Rizal.
Juru Bicara KPK, Johan Budi kepada Banten Pos (grup Satelit News), Kamis (10/5) membenarkan adanya pemeriksaan terkait kasus tersebut. Saat ditanya, Johan meminta waktu untuk membuka dokumen pemeriksaan terkait Tb Aat Syafaat, Kamis kemarin. “Tunggu saya lihat berita acara dulu sebentar,” kata Johan di balik telepon selularnya.
Beberapa menit kemudian, Johan menyebutkan bahwa pejabat yang dimintai keterangan itu antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Yahya BAE, Direktur PT Pelindo II, Rizal, dan M Asani dari pihak PT Bangun Sugih. Selain tiga nama di atas, nama Sekda Cilegon, Abdul Hakim Lubis juga disebut sebagai saksi yang akan dimintai keterangan oleh KPK. “Mereka dimintai keterangan sebagai saksi atas tersangka mantan Walikota Cilegon, Tb Aat Syafaat,” terang Johan, kemarin. Sayang, belum ada keterangan dari tiga saksi yang diperiksa KPK itu.
Dia menambahkan, sejak Aat ditetapkan sebagai tersangka, KPK telah memeriksa lebih dari sepuluh orang saksi untuk dimintai keterangan. Sejauh ini, kata Johan, belum ada rencana penahanan atas mantan orang nomor satu di Kota Cilegon itu. “Sudah lebih sepuluh orang saksi yang dimintai keterangan. Soal penahanan, sampai saat ini belum ada rencana,” tandasnya.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan mantan Walikota Cilegon Tb Aat Syafaat atas dugaan rekayasa lelang dalam proyek pembangunan Dermaga Pelabuhan Kubangsari. Pembangunan trestle Dermaga Pelabuhan Kubangsari dikerjakan PT Galih Medan Perkasa (GMP) sebagai pemenang tender. PT GMP menang tender karena mendapat nilai tertinggi dalam evaluasi administrasi dan teknis terhadap 240 peserta lelang pembangunan Pelabuhan Kubangsari yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
PT GMP dianggap memiliki pengalaman membangun Dermaga III Pelabuhan Merak pada tahun 2003. Dalam pengerjaan pembangunannya justru disub-kontrakkan kepada PT Bakaraya Utama. Diketahui pula, beberapa waktu lalu KPK menggeledah kediaman Tb Aat, Kantor Dinas PU, serta kediaman bos PT GMP. Dari penggeledahan itu, KPK membawa satu dus besar berkas dari Kantor Dinas PU, dan tiga koper besar dari kediaman Tb Aat Syafaat.

Pendukung Aat Datangi KPK
Kamis (10/5) siang puluhan masa pendukung Aat mendatangi KPK untuk melakukan mediasi terkait kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, masa yang terdiri dari LSM pro Aat itu berangkat dari Cilegon menuju Gedung KPK sekitar pukul 07.30 Wib. Masa yang terdiri dari beberapa elemen Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cilegon maupun Pengurus KNPI kecamatan juga ikut serta mendatangi lembaga hukum yang dipimpin Abraham Samad itu. Bahkan menurut informasi, sejumlah PNS juga ikut tergabung dalam agenda tersebut.
Salah seorang anggota KNPI Cilegon, Toni kepada wartawan membenarkan puluhan masa dari beberapa elemen masyarakat yang mendatangi KPK itu. Kedatangan mereka guna melakukan mediasi dan meminta penjelasan kepada KPK terkait kasus Kubangsari yang menjerat Mantan Walikota Cilegon, Tb Aat Syafa’at. “Kita hanya ingin bermediasi saja seputar Kubangsari. Kami tidak mendemo KPK kok,” ujarnya.
Dalam kunjungannya ke KPK, kata dia, puluhan masa diterima oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi. Dalam pertemuan itu mereka mendapatkan penjelasan seputar kasus yang menjerat Aat. Kendati begitu dia enggan memberikan penjelasan lebih banyak terkait tujuan kunjungan KPK itu. “Kami disana tidak lama, sekitar jam dua kami pulang,” katanya. (man/fan/bnn/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.