Plafon Gedung BLHD, BKP3M dan BKKBN Ambrol

TIGARAKSA,SNOL Kinerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur bangunan pemerintah, mendapat sorotan dari kalangan anggota DPRD setempat. Menyusul ambrolnya plafon lantai dua gedung kantor bersama Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKP3M), Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP).
Pantauan Satelit News, plafon kantor di aula bersama BLHD di lantai dua itu ambrol akibat kebocoran pasca diterpa hujan deras sekitar sebulan lalu. Hingga kini kondisi ruang kerja tersebut dibiarkan terbengkalai. Mirisnya lagi, sejumlah plafon di berbagai sudut bangunan di lantai dua juga bolong dan nyaris ambrol.
Kondisi kerusakan juga terjadi di lantai basement kantor bersama tersebut. Sejumlah ruang kondisinya rusak dan tergenang air. Bahkan plafon di salahsatu ruangan juga ada yang ambrol. Kondisi basement tampak kumuh dan rentan menjadi sarang nyamuk dan penyakit. Mirisnya, kondisi ini sudah berlangsung sebulan lebih.
“kasus ambrolnya plafon di lantai dua yang dijadikan kawasan kerja BLHD sudah disampaikan kepada Dinas Cipta Karya. Namun, sampai sekarang belum terlihat ada upaya untuk memperbaikinya. Ini sungguh memprihatinkan dan mengganggu pelayanan dan aktivitas pegawai,” ucap salahsatu pegawai BLHD Kabupaten Tangerang yang enggan menyebutkan namanya kepada Satelit News, Selasa (29/5).
Sekretaris BKP3M Kabupaten Tangerang, Herry Wibowo mengatakan, pihaknya menempati gedung itu sejak 1 Juni 2011, sesuai dengan surat edaran Bupati Tangerang. Dalam surat itu ditegaskan bahwa BKP3M diminta menempati kantor bersama tersebut. “Pengisian kantor ini berbarengan dengan gedung usaha daerah,” terangnya.
Berbeda dengan gedung usaha daerah yang sudah siap pakai, kondisi gedung itu belum optimal untuk ditempati. “Saat itu tidak ada parkir, jalan dan tempat parkir kendaraan di depannya juga belum diaspal,” ungkapnya.
Pihaknya mengaku prihatin dengan kondisi bangunan itu. Bagian basement kantor tersebut terbengkalai. Plafon atap gedung juga rusak parah. “Kami khawatir basemen ini jadi sarang nyamuk dan penyakit karena kondisinya kumuh. Mudah-mudahan Dinas Cipta Karya bisa segera membenahi,” harapnya.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Sapri mempertanyakan kinerja Dinas Cipta Karya dalam mengawal dan mengawasi proses pelaksanaan pembangunan gedung itu. DPRD sendiri sudah mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengevaluasi kinerja aparatur pemerintah. “Buruknya kinerja dan pengawasan itu bisa berdampak pada kualitas proyek infrastruktur yang dibangun serta pelayanan masyarakat. Ini harus segera dibenahi,” tegas Sapri.
Politisi PKS ini mengungkapkan, tugas dan kewajiban aparatur pemerintah merupakan amanah yang tidak boleh disia-siakan. “Sumber daya yang ada di pemerintah perlu dievaluasi kembali, mulai dari bagaimana pegawai atau pejabat itu bisa mengawal setiap kegiatan atau program menjadi tupoksninya masing-masing,” paparnya.
Pihaknya tengah mendorong kedisiplinan pegawai yang berbasis pada kinerja. Kami mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera melakukan tindakan-tindakan demi perbaikan di SKPD masing-masing,”tegasnya.
Sekretaris Dinas Cipta Karta Taufil Emil dan Kepala Bidang Pengawasan Dinas Cipta Karya Kabupaten Tangerang, Asep Sundawa tidak dapat dikonfirmasi saat wartawan koran ini menghubungi kedua pejabat tersebut melalui telepon genggamnya, Selasa sore.. (fajar aditya/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.