Pengembang Wajib Ekspos Rancangan Pembangunan

TANGERANG, SNOL Pengembang properti, perhotelan, dan pusat perbelanjaan skala sedang dan besar diwajibkan melakukan ekspos rancangan pembangunan di hadapan DPRD Kota Tangerang. Kebijakan ini dituangkan guna mengetahui efek positif dan negatif dampak pembangunan tersebut.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Raperda) Gedung dan Bangunan Tb Mahdi mengatakan, pihaknya akan memasukkan klausul aturan itu dalam Raperda Gedung dan Bangunan yang sedang dibahasnya.  “Baik itu yang berkaitan dengan pembangunan perumahan, hotel, maupun pusat perbelanjaan,” jelasnya, Kamis (21/6).
Menurut anggota Fraksi Demokrat ini, usulan memasukkan kebijakan itu dilatarbelakangi banyaknya keluhan masyarakat soal pembangunan yang dilakukan pengembang yang lebih banyak efek negatifnya dibanding positifnya.  “Yang ingin kami capai dari wajib ekspos ini adalah, agar kami tahu rincian pembangunan, dan agar ada pengawasan lebih dalam atas penyelewengan pembangunan yang sudah digariskan dalam detail pembangunan tersebut,” jelasnya.
Masih kata Mahdi, selama ini, banyak pengembang yang dalam membangun tidak mengindahkan beberapa aspek. Dimana dampaknya, ada efek negatif berupa, banjir, gangguan lingkungan, penyelewengan rincian rancangan bangunan, dan banyak hal lain yang kadang sering dikeluhkan langsung oleh masyarakat kepada legislatif.
Makanya, kata Mahdi, dengan pemaparan pengembang sebelum pembangunan, sudah tentu legislatif akan mengetahui mana pembangunan yang memenuhi syarat dan mana yang tidak.  “Kalau sudah begitu, pembangunan yang bermuatan positif lebih banyak akan kami ketahui. Dan dari  sana juga kami bisa mengeluarkan rekomendasi kepada legislatif untuk mengeluarkan izin pembangunan. Yang artinya juga kami bisa mempertanggungjawabkan di muka konstituen kami, manakala kedepan ada penyelewengan pembangunan,” bebernya.
Ketua DPRD Kota Tangerang Herry Rumawatine mendukung sepenuhnya upaya Pansus memperjuangkan pasal wajib ekspos rincian pembangunan di muka legislatif yang akan dimasukkan dalam Raperda Gedung dan Bangunan. “Tentu usulan ini sangat baik. Dan bersama-sama akan kami perjuangkan saat pembahasan dengan eksekutif nanti,” ucapnya.
Dia juga berharap, dengan penerbitan pasal tersebut, pihak eksekutif tidak lagi mengeluarkan izin pembangunan, sebelum digelar ekspos secara bersama-sama, dan sebelum ada rekomendasi atas hasil ekspos tersebut. “Tentunya maksud kami memasukkan pasal ini, jangan nanti izin pembangunan dikeluarkan, namun dampak negatifnya bagi warga kita lebih banyak. Makanya, wajib ekspos ini harus ada,” tegasnya. (pane/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.