Buruh Sablon Sepatu Duduki DPRD

TIGARAKSA,SNOL Untuk kesekian kalinya, Puluhan buruh PT Prima Jaya Tunggal (PJT) berunjukrasa di gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (2/7). Mereka mendesak wakil rakyat memanggil manajemen perusahaan yang berada di Kawasan Industri Cikupa Mas di Jalan Telaga Mas III no 9 Kecamatan Cikupa itu agar memenuhi janjinya memberikan hak normatif sesuai kesepakatan.
Buruh pabrik produksi sablon merek sepatu itu juga kecewa dengan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tangerang yang dinilai tidak becus menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan persoalan di PT PJT. Aksi yang digelar mulai pukul 09.30 Wib itu mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.
Sejumlah tuntutan dimuat dalam spanduk dan karton. Intinya mendesak manajemen perusahaan agar melaksanakan surat pernyataan dan kesepakatan bersama tanggal 16 dan 25 Juni 2012.
Berbagai kecaman dan protes pun dituangkan oleh buruh melalui sejumlah tulisan, seperti kacamata hukum pecah terinjak rupiah, Disnaker loading lama, Disnaker lemot, kami karyawan PT Prima terlantar, bapak dewan yang terhormaat tolong euy, union busting pengusaha sinting, bapak ketua DPRD buruh tertindas, serta bapak bupati tolong kami.
“Kami sudah sampaikan masalah kami ke Disnakertrans dan sebelumnya ke manajemen perusahaan, hasilnya tidak ada. Disnaker lambat dalam menanggapi masalah kami. Kami minta DPRD untuk menyelesaikan masalah ini. Malah yang terjadi perusahaan seperti menyalahkan kami,” ujar koordinator aksi Edy Hermawan¬† disela-sela aksi, kemarin.
Ketua DPC K-SBSI Federasi Lomenik, Sisjoko Wasono menambahkan, hampir satu bulan ini buruh melakukan aksi unjukrasa. “Surat kepada dewan sudah kami layangkan pekan kemarin tapi tidak ada respon. Ditambah lagi dengan manajemen perusahaan yang tidak taat hukum. Ada konsultan tapi makin kacau balau,” tukas Sisjoko.
Pihaknya mendesak manajemen untuk hengkang jika tidak menaati aturan atau undang-undang ketenagakerjaan. Pemerintah juga harus memenjarakan pengelola perusahaan yang melanggar hak-hak normatif. “Kami sudah mengirimkan surat ke K-SBSU pusat untuk diperiksa karena kesepakatan manajemen yang dituangkan melalui surat pernyataannya pada 16 dan 25 Juni lalu juga dilanggar,” tuturnya.
Kini status ratusan buruh¬† PT PJT tidak jelas. Menyusul adanya intimidasi dari manajemen perusahaan. Kemudian adanya unsur PHK kepada sejumlah buruh dan pemutusan kontrak kerja. “Kami mempertanyakan sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Disnaker. Perusahaan mem-PHK buruh dengan alasan habis kontrak,” jelasnya.
Menanggapi aspirasi buruh, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Amran Arifin berjanji akan memanggil manajemen PT PJT dan Kepala Disnakertrans. “Besok (hari ini, red) saya akan panggil manajemen dan Disnaker,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, puluhan buruh PT Prima Jaya Tunggal di Jl Telaga Mas III No.9, Kawasan Cikupa Mas, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Selasa (26/6) duduki kantor Disnakertrans Kabupaten Tangerang. Buruh melaporkan tindakan manajemen yang dianggap mengingkari kesepakatan bersama. (fajar aditya/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.