Ditolak Menkeu, Atut Tetap Minta JSS Dibangun 2014

SERANG, SNOL Kendati Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak untuk menjadi penjamin study kelayakan pembangunan JSS Rp3 triliun, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah meminta kepada pemerintah pusat untuk tetap melanjutkan rencana pembangunan JSS  sesuai Perpres Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.
“Kami tetap berpegang pada Perpres itu, mengenai pernyataan Menkeu yang menolak memberikan jaminan pada pembangunan JSS.  Itu bukan alasan untuk menunda pembangunan. Jadi, rencana pembangunan JSS harus direalisasikan pada tahun 2014,” kata Atut usai membuka Musyawarah Provinsi III Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Banten di salah satu hotel di Kota Serang,  Senin (2/7).
Menurut  Atut, Pemprov Banten dan Pemprov Lampung melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masing sudah merencanakan berbagai tahapan rencana pembangunan JSS. Termasuk  kajian pra study kelayakan. Kemudian pemerintah pusat melalui kementrian terkait  sudah melakukan berbagai pertemuan dan juga persiapan mengenai tahapan rencana pembangunan tersebut.
“Kami memang belum mengetahui secara pasti alasan Kemenku menolak untuk menjamin studi kelayakan pembangunan JSS. Maka, kami akan segera melakukan koordinasi dan menayakan kebenaran informasi itu karena Pemprov Banten bersama Pemprov Lampung dengan pemerintah pusat sudah sepakat mempercepat pembangunan JSS,” ujarnya.
Atut juga meminta kepada pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan biaya penjamin study kelayakan JSS itu. Sebab, kalau persoalan itu dibiarkan, tanpa ada penyelesaian dikhawatirkan perencanaan tersebut tidak terlaksana hingga tahun 2014. “Kami tidak ingin, rencana itu terus mengalami kemunduran. Itu harus segera direalisasikan,” imbuhnya.
Diketahui, pada beberapa media massa nasional, Menku Agus Martowardjo menolak menanggung biaya feasibility Study, yang menyangkut pembiayaan yang diusulkan. Lantaran JSS merupakan usul dari swasta dan pemrakarsa proyek datang tanpa study kelayakan.
Penolakan itu juga bagian dari kehati-hatian dalam menjalankan proyek yang memerlukan penjaminan pemerintah. Sebab dari pengalaman mengenai proyek yang dijamin pemerintah, pemerintah merugi dan harus membayar 400 juta dollar. Sehingga kejadian itu dijadikan sebuah pembelajaran. Namun, pihaknya tetap mendukung rencana pembangunan JSS itu untuk direalisasikan. (eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.