Ulama Banten Dukung Rampas Harta Koruptor

SERANG, SNOL Majlis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, mendukung  fatwa MUI Pusat mengenai perampasan harta koruptor halal. Ketua MUI Banten AM Romli mengatakan, fatwa MUI yang dikeluarkan  sebagai bentuk keprihatinan para ulama atas kejahatan korupsi.
“Kalangan ulama  sangat prihatin terhadap kasus korupsi di Indonesia, maka harus mengeluarkan fatwa. Tapi memang, kelemahan dari fatwa itu belum tentu dilaksanakan oleh pemerintah atau penegak hukum. Kalau fatwa MUI dilaksanakan secara nasional, dapat membantu upaya pemberantasan korupsi, Kalau tidak, hanya dijadikan sebagai himbauan saja,” kata Romli, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (3/7).
Seperti diketahui, MUI Pusat mengeluar fatwa menarik, yakni menghalkan negera merampas harta yang diperoleh dari hasil korupsi.  Kemudian perampasan harta tidak menggantikan hukuman penjara dan akhirat yang akan diterima koruptor. Keputusan tersebut berdasarkan Ijtima ulama Komisi Fatwa MUI, yang digelar di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat.
Menurut mantan Kepala Kanwil Kemenag Banten ini, jika fatwa MUI hanya dijadikan sebagai himbauan ulama, tidak bisa dipaksakan. Terlebih lagi, pelaksanaan fatwa MUI terkait perampasan harta koruptor dilakukan oleh penegak hukum.
“Tapi, kalau MUI sudah menyampaikan fatwa itu ke ke pemerintah. Kami meminta pemerintah melaksanakan petunjuk teknis sebagai implementasi fatwa MUI agar fatwa itu tidak dijadikan himbauan semata,” ujarnya.
Dukungan serupa juga disampaikan, Sekretaris Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (PSPP) Banten, Fatah Sulaeman. Dia mengatakan, setuju perampasan harta koruptor dinyatakan halal.  “Tapi, mekanisme perampasan itu harus dibuat pihak penegak hukum atau pemerintah. Dan demi pemberantasan korupsi, kami sangat setuju dengan fatwa MUI mengeni perampasan harta koruptor itu,” kata Fatah.
Tak jauh berbeda juga disampaikan, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten, Makmur Masyar.  Dia mengaku sependapt dengan fatwa halal terkait perampasan harta koruptor.  “Kami sangat setuju dengan fatwa MUI. Itu untuk memberikan efek jera kepada para koruptor karena akibat korupsi berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Juga mencoreng nama baik bangsa indonesia,” kata Makmur.
Menurut Makmur, peberlakukan hukuman mati bagi para koruptor terlalu berat.  Sehingga, jalan keluarnya adalah pihak berwajib melaksanakan fatwa MUI dalam pemberantasan korupsi.  “Untuk memiskinkan para koruptor, cukup merampas harta hasil korupsinya. Lalu dihukum seumur hidup, kami yakin kalau itu dilakukan, para koruptor tidak akan banyak,” ujarnya. (eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.