Pungli KTP “Menggila”, Warga Diminta Rp50 Ribu – Rp 250 Ribu

KRONJO,SNOL  Pungutan tidak resmi atau pungutan liar (pungli) kepada warga yang hendak membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) model lama saat ini marak terjadi di Kabupaten Tangerang dan semakin menggila. Pungutan kepada warga bervariasi mulai dari Rp50 ribu hingga Rp250 ribu tergantung cepat lambatnya KTP.
Yeni Barokah, warga Desa Bakung, Kecamatan Kronjo mengungkapkan dirinya sangat membutuhkan kartu identitas tersebut lantaran KTP lamanya sudah habis masa berlakunya. Sedangkan bila menunggu program pembuatan elektronik KTP (E-KTP) yang dicanangkan pemerintah, tidak mungkin didapatkannya dalam waktu dekat.
“Saya kesal dengan pemerintah. Semenjak diberlakukannya program e-KTP malah jadi lahan baru untuk mengambil pungutan. Yang lebih mengesalkan berkas saya kata orang kecamatan hilang dan harus memulai dari awal. Sepertinya mereka main-main untuk melayani warga,” keluh Yeni.
Dia pun mendatangi kantor kecematan setempat. Sesampainya di sana Yeni dimintai biaya pembuatan KTP sebesar Rp70 ribu. Namun setelah satu bulan di tunggu, KTP nya belum juga jadi. Akhirnya Yeni menanyakan kembali kepada petugas dan dijawab berkasnya hilang.
Selanjutnya, Yeni ditawarkan lagi demi kelancaran pembuatan KTP nya, dirinya diharuskan menyerahkan kembali berkas jati diri berikut uang sebesar Rp150 ribu. “Kata petugas itu sebagai uang transport karena sekarang buat KTP nya di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukacpil), bukan di kantor kecamatan. Kalau ngomong dari awal kan saya bisa kesana langsung jangan harus keluar biaya lagi,” tukas Yeni.
Tidak jauh berbeda disampaikan Nadi warga Desa Bunar Kecamatan Sukamulya. Menurutnya akhir-akhir ini waktu pembuatan KTP jadi lama. Hal itu tidak lepas dari program pembuatan e-KTP yang dicanangkan pemerintah. Karena menunggu terlalu lama jadinya e-KTP membuat warga yang membutuhkan kartu identitas terpaksa harus merogoh kocek lebih dalam demi mendapatkan KTP model lama.
“Programnya sih bagus, satu identitas untuk nasional. Akan tetapi akibat terlalu lama pembuatannya membuat warga kebingungan karena KTP nya habis. Nah peluang itu disalah gunakan oknum pegawai untuk mengambil keuntungan dengan mengatur cepat lambatnya proses pembuatan KTP tergantung jumlah uang yang diberikan,” jelasnya.
Keluhan yang sama juga diungkapkan  Sunarlan warga Balaraja. Dia harus mengeluarkan uang sebesar Rp150 ribu untuk mendapatkan KTP model lama. Itu dilakukannya lantaran KTP yang dia miliki sudah habis masa berlakunya, sedangkan dia sangat membutuhkan KTP untuk keperluan mendaftarkan anak sekolah. “Saya bayar Rp150 ribu dan tiga hari jadi,” tandas Supriyadi.
Ketika dikonfirmasi, Kasie Data Disdukcapil Kabupaten Tangerang, Oong Sugiartono mengatakan, selama e-KTP belum diperoleh, warga tetap menggunakan KTP model lama. Dirinya mengaku tidak tahu menahu tentang pungutan yang terjadi di wilayah terkait pembuatan KTP model lama. Kalaupun ada pungutan sepengetahuannya hal itu sudah diatur dalam peraturan daerah. “Berdasarkan Perda biaya pembuatan KTP model lama di Dinas hanya dikenakan retribusi sebesar Rp5 ribu,” Jelas Oong.
Oong menduga membengkaknya harga pembuatan KTP tersebut karena di dalamnya terdapat ongkos jasa proses pengurusannya, bukan uang pembuatannya. “Karena kebanyakan masyarakat enggan mengurus KTP-nya sendiri maka tentunya petugas yang mengurusnya meminta uang jasa pengganti transport, dan itu nilainya tidak bisa diakur,” jelanya.
Oong berharap kepada warga untuk mau mengurus pembuatan KTP-nya sendiri karena selain akan lebih cepat tentunya biayanya tidak akan melonjak seperti itu. “Untuk proses pembuatan sesuai aturan maksimal 14 hari kerja, namun di kami 5 hari pun telah jadi. Bahkan jika ditunggu prosesnya bisa sehari selesai,” jelasnya. (hendra/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.