Tolak Perda Tambang, Bentrok Aparat-Mahasiswa 2 Terluka

TANGERANG,SNOL Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mayarakat Tolak Pertambangan Tangerang (Lantang) berunjukrasa saat anggota DPRD menggelar rapat paripurna pengesahan 4 Raperda menjadi Perda, Senin (9/7). Terjadi bentrok dengan polisi yang menyebabkan 2 mahasiswa terluka.
Massa yang mayoritas anggota Himpunan Mahasiswa Tangerang (Himata) menolak disahkannya Raperda Pertambangan menjadi Perda. “Kami menolak karena akan semakin merusak lingkungan,” ujar Koordinator Lapangan (Kolap) Lantang, Jaelani.
Bentrok mahasiswa-polisi berlangsung setelah salah seorang mahasiswa melemparkan botol air mineral ke arah blokade polisi. Tindakan itu dilakukan karena kesal tidak diperbolehkan memasuki gedung DPRD. Tak ayal, aksi tersebut memicu emosi para polisi dari satuan Dalmas tersebut. Akibatnya 2 orang mahasiswa terluka dibagian muka.
Menurut Jaelani lahirnya Perda Pertambangan menandakan bahwa DPRD tidak pro terhadap lingkungan karena hanya mencari pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja.  “PAD yang masuk tidak akan sebanding dengan kerusakan lingkungan yang akan di timbulkan dari kegiatan pertambangan ini,” jelas Jaelani.
Mahasiswa akan membawa masalah kepada Gubernur Banten. Bila perlu, melakukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). “Kami akan adukan hal ini kepada gubernur dan MA. Kami juga akan melaporkan aksi aparat yang telah menganiaya anggota kami ke Departemen HAM melalui kuasa hukum kami,” tandas Jaelani.
Juru Bicara Lantang, Romly Revolvere mengatakan bahwa Perda Pertambangan sangat lemah karena tidak disertai dengan kajian ilmiah sehingga akan sangat merugikan masyarakat.
“Raperdanya hanya hasil copy  paste saja. Tanpa disertai kajian ilmiah yang layak. Selain lokus kebijakanya tidak jelas, juga  lemah karena tidak disertai hasil kajian  aspek sosiologis, teoritis dan ekonomi. Saya heran kenapa justru DPRD tetap mengesahkannya,” jelasnya.
Romly menengarai ada permainan tertentu sehingga Raperda Pertambangan cepat disahkan menjadi perda. “Jika dibandingkan dengan Perda lainnya seperti Perda Corporate Social Responsibility (CSR), raperda pertambangan sangat cepat disahkan menjadi perda. Ada apa dengan dewan,” ujar Romly.
Menurut dia, alasan pemerintah dan DPRD membuat Perda Pertambangan untuk mengontrol kegiatan pertambangan serta meningkatkan pendapatan daerah, tidak bisa diterima. Pasalnya, zona pertambangan tidak terdapat di rancangan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Tangerang.
“Jika tidak ada didalam RTRW jelas kegiatan penambangan yang ada saat ini merupakan tindakan pidana. Jadi seharusnya pemerintah menutup kegiatan penambangan tersebut bukannya membuat Raperda pertambangan. Jika alasannya meningkatkan PAD, selain nilainya sangat kecil jelas kegiatan pertambangan ini akan lebih merugikan karena menimbulkan dampak lingkungan yang dapat dirasakan cukup lama oleh masyarakat” jelasnya.
Dia khawatir dengan adanya Perda Pertambangan, praktek penambangan yang saat ini banyak tersebar justru akan semakin masif. “”Tidak dilegalkan saja sudah banyak dan merusak lingkungan apalagi jika sudah ada izinnya.” jelasnya.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Tangerang Raperda Pertambangan, Supajri  mengaku mengapresiasi penolakan dari masyarakat khususnya mahasiswa terhadap Raperda pertambangan .
Meski demikian, dia menegaskan Perda yang disahkan hanya akan mengatur pertambangan di laut saja, bukan pertambangan yang di darat seperti yang ditakutkan oleh mahasiswa.
“Perda ini hanya akan mengatur mengenai penambangan di laut bukan penambangan galian pasir atau tanah yang selama ini ditakutkan karena telah banyak memakan korban. Kami baru akan membuat Raperda pengendalian pertambangan tanah di kegiatan berikutnya,” jelas politikus asal Hanura itu.
Supajri mengungkapkan, Perda Pertambangan disahkan setelah melalui proses yang cukup panjang. Selain melalui kajian pembuatan perda,  juga meminta pandapat dari masyarakat terlebih dahulu. Terlebih, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang meminta kepada seluruh Gubernur dan Bupati untuk menunjuk zonasi pertambangan laut.
“Tentunya zonasi pertambangan laut tidak bisa dibuat jika tidak memiliki payung hukum yang jelas seperti Perda. Kami tidak ingin hanya menjadi penonton, karena ada potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan PAD yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” urainya.
Dia menjamin tidak akan ada kerusakan lingkungan karena pihaknya telah membatasi dengan aturat-aturan yang ketat dalam pelaksanaannya. “Kami telah membuat hingga regulasinya, seperti kegiatan pertambangan minimal 4 mill dari bibir pantai. Selain itu, dengan kegiatan pertambangan maka pendangkalan yang selama ini terjadi bisa diatasi sehingga nantinya kapal-kapal besar bisa kembali bersandar serta bisa menunjang program reklamasi pantai yang sedang dibuat,” ucapnya.
Masih menurut Supajri, pertambangan pasir hanya dibatasi diwilayah-wilayah pantura saja seperti  kecamatan Mauk, Pakuhaji, Kosambi dan Sukadiri.(hendra/)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.