Korban Pelecehan Somasi Pemprov Banten

SERANG, SNOL Melani, korban pelecehan oleh Kasubab Urusan Dalam(Urdal) Biro Umum dan Perlengkapan Setda Pemprov Banten Ayub Andi Saputra di Gedung DPRD Rabu (10/7), mensomasi Pemprov Banten, Kamis (11/7).
Somasi disampaikan kuasa hukum korban yakni Agus Setiawan, SH dari Kantor Hukum Asrek dengan didampingi bersama pengurus Forum Diskusi Wartawan Harian (FDWH). Surat somasi yang dibuat kuasa hukum itu disampaikan ke Biro Umum dan Perlengkapan sebagai tempat pelaku bekerja, dan kepada pelaku sendiri yakni Ayub Andi Saputra.
Surat No: 044/Asrek&CO/VII/2012 yang dikirim Agus Setiawan itu juga disampaikan kepada Sekda Banten Ir Muhadi dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tembusan. Sedangkan materi dalam surat somasi yang telah dimasukan tersebut, antara lain tuntutan permohonan maaf  terbuka dari pelaku yang diterbitkan disejumlah media lokal dan nasional. Permintaan maaf itu harus terbit tujuh hari setelah somasi tersebut masuk, jika dalam batas waktu tersebut dilanggar maka akan dilaporkan ke polisi.
Agus Setiawan yang ditemui usai menyampaikan somasi menyatakan, pihaknya akan menunggu sampai sepekan. “Kalau sampai tujuh hari tidak ada jawaban, kami akan langsung melaporkan kasus itu ke Polisi. Tadi kami hanya memasukan suratnya saja, pelakunya tidak ada di tempat. Dan surat itu sudah ditembuskan ke Sekda dan Gubernur agar Gubernur memberikan tindakan kepada pelaku,” kata Agus di Pendopo Gubernur Banten,.
Melan yang menjadi korban mengaku telah mendapatkan tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh Ayub Andi Saputra, pejabat yang menduduki jabatan Kasubag Urusan Dalam pada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten.
Kejadian tidak senonoh tersebut dilakukan pelaku di DPRD Banten, saat korban sedang melakukan peliputan kegiatan Isro Mi’raj yang digelar oleh Sekretariat DPRD Banten. Korban yang tidak terima perbuatan pelaku langsung melaporkan kejadian itu kepada suaminya. Kemudian dikonsultasikan dengan kuasa hukum dari Asrek.
Ketua Forum Diskusi Wartawan Harian (FDWH) mengaku akan terus mengawal proses penyelesaian kasus yang menimpa salah seorang jurnalis itu, baik secara persuasif mapun secara pidana.
“Kalau memang tidak ada jawaban dalam somasi itu, ya kita gunakan jalur hokum. FDWH akan selalu ada di depan untuk membela kawan kita, yang telah tersakiti baik secara fisik mapun psikis,” kata Feirly MM.(bagas/eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.