Warga Lontar Tuntut 50 Persen dari Galian Pasir

SERANG,SNOL Persoalan penambangan pasir di  Desa Lontar, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang tidak kunjung selesai. Kondisi tersebut membuat sejumlah pihak  turun tangan. Jumat (13/7), puluhan warga dari Kecamatan Pontang melakukan pertemuan dengan Pemkab Serang dan difasilitasi oleh Polres Serang.
Pertemuan itu sengaja dilakukan untuk mencari solusi atas terjadinya pertikaian antara penambang dari PT Jet Star dengan warga sekitar.
Hadir dalam pertemua itu, pihak Kecamatan Pontang, perusahaan penambang pasir dari PT Jet Star serta perwakilan dari TNI. Dalam pertemuannya, warga lontar bersikukuh mendesak Pemkab menutup dan mencabut izin penambangan pasir di Desa Lontar. Mereka beralasan, keberadaan penambangan pasir menganggu lingkungan, dan menganggu aktivitas warga Lontar yang mayoritas adalah nelayan.
“Kalau desak kami tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, maka kami minta konpensasi pendapatan pemerintah daerah baik dari perizinan penambangan maupun retribusi dari perusahaan penambangan sebesar 50 persen di alokasikan ke daerah kami,” kata H. Jamali, salah seorang tokoh masyarakat Lontar di sela-sela pertemuan di Aula Polres Serang, Jumat (13/7).
Menurut Jamali, masyarakat sudah lelah menyikapi persoalan penambangan pasir. Baik dengan pihak Pemkab Serang maupun dengan pihak lain, sebab tidak pernah menemukan jalan keluar. “Kami kalau ngomong sudah cape karena dari mulai musyawarah sampai demo ke bupati. Tapi keingan masyarakat tidak pernah dipenuhi. Kami sudah lelah, sekarang kami minta konpensasi 50 persen itu dipenuhi agar kami bisa melakukan perbaikan jalan dan untuk modal usaha,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Serang, Budi Mulyono mengaku siap menampung aspirasi masyaraka. Pihaknya juga sepakat atas permintaan warga tersebut.
“Tapi saya belum bisa memutuskan karena harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan. Yang jelas pada prinsifnya kami sepakat dengan apa yang diinginkan warga. Kami juga meminta warga untuk menjaga kondusifitas itu karena keberadaan tambang sebagai perwujudan pembangunan ekonomi di daerah,” kata Budi. (bagas/eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.