KPK Daerah Masih Sulit Terealisasi

JAKARTA,SNOL Semester pertama 2012 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwarnai dengan penangkapan pelaku dugaan korupsi dan suap yang berasal dari daerah. Sebut saja Bupati Buol Amran Batalipu, Suap Pon Riau, mantan Walikota Cilegon Aat Syafaat dan terbaru penangkapan AS, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bogor.
Meski demikian, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengaku rencana pembuatan KPK cabang daerah ternyata masih sulit. Padahal, fakta membuktikan bahwa pelaku di daerah sudah makin banyak dan mengkhawatirkan. “Sudah kami sampaikan ke pimpinan DPR, tapi ditolak mentah-mentah,” ujarnya, Minggu (15/7).
Alasan penolakan klise. Lagi-lagi, masalah anggaran yang dianggap termasuk upaya pemborosan. Busyro sebenarnya berharap bisa menyampaikan banyak argumen kepada parlemen. Namun, dewan bersikukuh kalau tugas di daerah diserahkan pada institusi lainnya saja. “DPR bilang untuk menyerahkan kasus-kasus di daerah ke Polisi dan Jaksa saja,” imbuhnya.
Busyro memastikan pihaknya tidak akan lepas tangan terhadap KPK cabang daerah kalau dikabulkan. Termasuk mempersiapkan berbagai pelatihan untuk pegawai baru KPK nantinya. Mulai dari materi kepemimpinan, hukum, penindakan, hingga pencegahan.
Dia lantas mencontohkan kasus Wa Ode Nurhayati yang terjerat kasus Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID). Kasus tersebut juga dikaji dari segi perbankan, lantas dihubungkan dengan daerah, dan proyek apa yang akan dibangun. “Dia daerah pemilihannya bukan Aceh, tapi bisa ambil proyek di Aceh,” jelasnya.
Pengkajian itu tentu bisa lebih cepat dan detail kalau ada KPK cabang daerah yang bisa membantu proses pengusutan. Disamping itu, pembuatan KPK cabang juga bisa mempercepat upaya pemberantasan korupsi.
Sebelumnya, mantan pimpinan KPK Hong Kong (ICAC), Bertrand de Speville saat ke Jakarta menegaskan pentingnya pembuatan cabang daerah. Menurutnya, untuk menangani korupsi di Indonesia yang punya wilayah sangat luas butuh banyak orang dan infrastruktur. “Harus tersebar dan tidak sentralistik di Jakarta,” katanya.
Memang, pembuatan cabang tidak semudah membalik tangan, tapi, kalau tidak dimulai dari sekarang akan sulit. Bisa terlambat dan pelaku sudah makin menjamur di daerah-daerah. Disamping itu, pembuatan KPK cabang daerah untuk menunjukkan kalau semua kasus korupsi bisa ditangani, tidak selalu kasus besar.
Dia lantas membandingkan jumlah personil KPK Indonesia dengan Malaysia. Untuk daerah yang lebih kecil saja, Malaysia melibatkan 1.500 petugas yang pada akhir tahun ini akan menjadi 2.500 orang. “Prediksi saya, KPK butuh delapan ribu petugas untuk mengcover seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.

Bikin Jera Koruptor
Salah satu upaya memberantas korupsi, adalah membikin jera para koruptor yang sudah tertangkap. KPK menggodok beberapa metode untuk membuat jera para tersangka korupsi yang ditangani lembaga superbodi tersebut. Menurut
“Dia (koruptor) akan menderita beserta seluruh keturunannya. Jadi yang dimiskinkan bukan hartanya, tapi derajatnya. Jangan sampai orang ditahan tapi masih bisa petantang-petenteng melambaikan tangan, bahkan cengengesan. Maka pimpinan KPK sepakat membuat aturan yang yang lebih tegas, “ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Pandeglang, Sabtu (14/7).
Metode yang disiapkan KPK untuk membikin jera para koruptor tersebut diantaranya, semua tersangka yang dibawa ke Jakarta oleh tim KPK, tidak akan lagi diberi keistimewaan dengan keluar dari terminal bandara lewat jalur khusus, bukan melalui jalur penumpang pada umumnya.
“Selama ini, kalau diturunkan dari pesawat, selalu tidak melalui jalur umum. Saya bilang ke teman-teman pimpinan, tidak ada lagi. Lakukan itu di tempat biasa, supaya semua bisa lihat. Masyarakat bisa lihat kelakuan para koruptor ini,”paparnya.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP menambahkan, jika disetujui para pimpinan, para tersangka tersebut nantinya akan dihadirkan di ruang konfensi pers didampingi para penyidik. Para pimpinan akan mulai membahas usulan tersebut. “Belum diputuskan, tapi baru mau dibahas oleh para pimpinan,” jelas Johan.
KPK menyiapkan empat baju tahanan bagi para tahanan. Ada baju tahanan berupa kemeja lengan pendek berwarna oranye, ada juga yang berwarna hitam. Untuk yang berlengan panjang warnanya putih dan biru. Untuk yang biru, berbahan kaos dan modelnya mirip polo shirt berlengan panjang. Di bagian belakang semua baju tahanan tersebut bertuliskan TAHANAN KPK Corruption Eradication Commission Republic of Indonesia.
Baju tahanan tersebut nantinya wajib dikenakan setiap kali keluar tahanan. Termasuk, saat tahanan akan beribadah. Hanya di ruang sidang, baju tahanan etrsebut boleh di lepas. Karena, di ruang tersebut,  mereka bebas memberikan keterangan. “Tapi, sampai di depan pintu pengadilan, ya harus dipakai lagi,”tegas dia.
KPK juga segera mewajibkan pemakaian borgol bagi para tersangka korupsi. Pemakaian baju tahanan dan pemborgolan sudah dilakukan ketika penyidik KPK membawa Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu, ke Jakarta pekan lalu (6/7).
Pemakaian atribut tahanan ini sudah mampu membikin para koruptor keder. Setidaknya itu yang terjadi ketika pihaknya meminta kelima tahanan KPK untuk memakai baju tahanan saat mencoblos dalam momen pemilukada DKI Jakarta pada 11 Juli lalu. “Eh setelah disuruh pakai baju tahanan, kelima-limanya nggak mau pakai. Mereka lebih milih di dalam saja. Terbukti kan, mereka malu. Pokoknya ini adalah upaya bagaimana caranya derajat dan kehinaan para koruptor akan kita miskinkan” tegas dia.(ken/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.