Cegah Politik Uang ‘Pasca Bayar’, Dikaji Larangan Bawa HP Saat Nyoblos

TIGARAKSA, SNOL Guna mencegah terjadinya praktik politik uang pada saat hari pencoblosan Pemilukada Kabupaten Tangerang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat akan mengkaji larangan HP saat pencoblosan. “Kami akan lakukan pengkajian terlebih dahulu mengenai perlu tidaknya ada larangan membawa HP saat pencoblosan,”jelas anggota KPU Kabupaten Tangerang Ade Awaludin.
Menurut Ade, jika memang diperlukan, tentunya walaupun tidak ada dalam regulasi Pemilu, namun hal itu bisa saja diberlakukan seperti yang terjadi di Pemilukada Gubernur DKI Jakarta. “Jika memang hal ini bisa mengganggu proses berlangsungnya Pemilu secara jujur dan adil, mengapa tidak aturan ini kita terapkan juga di Pilkada Kabupaten Tangerang,” ujarnya.
Namun begitu tambah Ade, pihaknya  akan lebih mengedepankan pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilukada senyaman dan setertib mungkin. “Namanya politik uang bisa dilakukan dengan berbagai cara, namun kita harapkan semakin adanya kesadaran orang untuk memilih dan menentukan pimpinannya dengan cara konstitusional yaitu pemilu, karena hanya dengan pemilu segala harapan perbaikan daerah kedepan bisa dilakukan,” ujarnya.
Sementara peneliti korupsi politik ICW Apung Widadi mengatakan, politik uang harus diwaspadai menjelang hari H di Pilkada. Salah satu modus yang paling riskan yakni modus ‘pasca bayar’. Modus seperti itu dilakukan dengan menggunakan foto handphone (HP) sebagai bukti. Untuk mencegahnya, HP harus dilarang dibawa masuk ke bilik pemungutan suara. “Hasil pencoblosan rawan ditransaksionalkan dengan memfoto pakai HP apa yang dicoblos,” jelas Apung.
Cara memfoto coblosan dengan HP itu yang paling umum dan tengah gencar digalang. Yang lebih gawat lagi, bila seseorang diintimidasi jika tidak memilih sesuai keinginan tim sukses tertentu.  “Dan kalau tidak sesuai apa yang diinginkan, ada juga intimidasi yang dilakukan tim salah satu calon,” jelas Apung.
Aturan pelarangan membawa HP ini memang tidak ada di dalam UU. Tetapi, melihat kerawanan politik uang di Pilkada, dan juga melihat kondisi yang ada, perlu ada terobosan. (hendra/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.