Anggota DPRD Diduga Sponsori Kongkalingkong Penerimaan Siswa Baru

PASAR KEMIS,SNOL  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 5 Pasar Kemis Kecamatan Pasar Kemis dikeluhkan pihak sekolah. Banyaknya intervensi dalam bentuk sponsor membuat akuntabilitas penerimaan siswa ternodai. Mirisnya lagi aksi titip-menitip siswa baru ini diduga melibatkan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang.
Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pasar Kemis, Titin Suprihatin mengatakan, PPDB di tempatnya terlalu banyak intervensi dari masyarakat. Sehingga dirinya sulit untuk menerapkan standar mutu pendidikan.
“Tak hanya masyarakat biasa, oknum anggota DPRD juga ada yang menjadi sponsor PPDB. Bahkan dalam melakukan rekrutmen, mereka membawa para calon siswa baru dengan nilai di bawah standar yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut,” bebernya kepada wartawan, Senin (23/8).
Banyaknya permintaan masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di SMPN 5 Pasar Kemis, kata Titin membuat kisruh kegiatan PPDB. Hingga dijadikan ajang proyek para calo yang mengeruk keuntungannya sendiri. “Intervensi ini bisa berdampak pada mutu pendidikan yang dihasilkan oleh sekolah karena tidak memperhitungkan kemampuan para calon siswa,” keluhnya.
Sebagai anggota DPRD seharusnya mengerti cara meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga jika wakil rakyat mengintervensi atau menitipkan calon siswa baru untuk bisa diterima tanpa memperhatikan persyaratan nilai sesuai standar. Ia khawatir siswa tersebut akan jauh tertinggal dalam mengikuti pelajaran. “Ini juga kan untuk memberi contoh yang bagus demi meningkatkan mutu pendidikan,” katanya.
Ketua Panitia PPDB SMPN 5, Riswanto menambahkan, pada tahun sebelumnya oknum anggota DPRD Kabupaten Tangerang  berinisial AW dan NSD pernah menitipkan calon siswa baru di sekolah tersebut. “Kami serba salah, apalagi kalau mereka memberikan tekanan-tekanan. Kami sangat menyayangkan hal itu,” tandasnya.
Riswanto yang juga Bidang Kurikulum di sekolah tersebut mengaku kesulitan untuk meningkatkan mutu pendidikan dari tahun ke tahun. Jika selalu diintervensi dan diintimidasi soal PPDB.
Dikonfirmasi terpisah, NSD membenarkan dirinya mendaftarkan sebanyak tiga orang anak melalui Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) untuk bersekolah di sana. Namun pihaknya membantah jika melakukan intervensi dalam penerimaan siswa baru. “Saya hanya minta tolong, kalau memang tidak bisa kenapa tiga anak itu diterima. Coba saya minta penjelasan dari pihak sekolah,” tukas anggota dewan dari fraksi Demokrat ini.
NSD mengaku tiga anak tersebut berasal dari keluarga tidak mampu dan juga anak asuh dari BKU Mesjid Jami Al Muhajirin. Anak pertama merupakan anak marbot mesjid tersebut dan dua anak lagi merupakan anak yatim. Terkait adanya pernyataan tidak memenuhi standar penerimaan yang diterapkan sekolah, NSD mengaku memang tidak memperhatikan itu. Dirinya hanya berpatokan pada kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan wajib belajar Sembilan tahun.
“Saya berpatokan pada wajib belajar Sembilan tahun, jadi pemerintah berhak menyelenggarakan. Terutama orang lemah yang harus dilindungi, lemah disini dalam artian dari sisi finansial. Terus apakah dengan mereka yatim dianggap tidak mampu atau kurang mampu, sehingga mereka tidak boleh sekolah? Saya juga tidak pernah menekan pihak sekolah. Saya hanya menitipkan ke kepala dinas, saya minta tolong agar anak-anak tersebut diberi kesempatan belajar disana,” kata NSD yang juga ketua BKU Mesjid Jami Al Muhajirin.
Pihaknya juga heran dengan pernyataan pihak sekolah yang menyebut dirinya salahsatu pihak yang melakukan intervensi. “Saya tanya kepada mereka intervensi seperti apa. Apakah dengan adanya tiga anak itu kuota jadi bertambah. Sekolah harus menjelaskan hal ini, saya yakin justru ada kesalahan dari pihak sekolah,” pungkasnya. (fajar aditya/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.