Polda Banten Endus Kecurangan Penetapan Honorer di Pemprov Banten

SERANG, SNOL Penetapan tenaga honorer untuk kategori 1 di Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2012 diduga dimanipulasi dan terjadi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum panitia seleksi CPNS dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Kasus tersebut kini sudah dalam penanganan Kasubdit III Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Banten.
Kepala Sub Direktorat III Krimsus Polda Banten AKBP Zuhardi menyatakan, pihaknya tengah memperdalam kasus dugaan adanya manipulasi data tenaga honorer untuk kategori satu ini. “Namun ini baru mencari bukti-bukti, belum memeriksa saksi-saksi,” ujar AKBP Zuhardi saat ditemui di Mapolda Banten, Senin (23/7).
Selain pengumpulan bukti-bukti, Polda juga sudah memanggil Kepala Bidang Pendayagunaan Aparatur BKD Provinsi Banten, Ganis Dipanegoro. Ganis dimintai keterangannya di ruang Subdit III Krimsus Polda Banten dengan didampingi dua staf dari BKD Banten, Senin (23/7).
“Ini belum apa-apa, ini masih proses klarifikasi dari BKD. Pak Ganis itu bukan saksi yang dipanggil, tapi utusan dari BKD untuk mengklarifikasi terkait dugaan manipulasi data itu,” ujar mantan Kanit Tipikor Polda Banten ini.
Zuhardi, juga enggan mengomentari terkait kasus dugaan manipulasi data tenaga honorer katagori 1 tersebut, apakah pelaporan warga atau temuan timnya di lapangan. “Nanti aja, saya belum dapat hasilnya, nantilah kalau sudah lengkap kami sampaikan,” ujarnya berkilah.
Sementara itu, Ganis Dipenegoro mengakui jika dirinya telah dimintai keterangan terkait klarifikasi tentang verifikasi penerimaan CPNS tahun 2012. Dirinya dimintai keterangan, terkait tentang pengangkatan tenaga honorer Kategori I menjadi CPNS, dan klarifikasi tentang adanya dugaan pungutan liar terhadap salah seorang calon pegawai negeri tersebut.
“Saya jelaskan tentang prosedur verifikasi yang berawal dari mulai turunnya Surat Edaran dari KemenPAN&RB. Atas dasar itu lalu BKD membuat surat edaran ke seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), lalu SKPD mengusulkan ke BKN melalui BKD. Dari 934 yang diusulkan sebanyak 781 orang yang dianggap memenuhi kriteria,” ujar Ganis melalui sambungan telepon kepada Banten Pos (Satelit News Group), Senin (23/7).
Tentang adanya dugaan pungli, menurut Ganis bisa saja ada oknum tertentu yang memanfaatkan situasi itu. Kendati demikian, pihaknya mengaku sejak awal selalu memberikan imbauan kepada seluruh tenaga honor agar hati-hati terhadap oknum yang memanfaatkan keadaan itu dengan meminta uang atau imbalan tertentu. “Karena bila itu terjadi, BKD yang selanjutnya menjadi kambing hitam,” terang dia
Dihubungi terpisah, Kepala BKD Provinsi Banten, Opar Sohari mengatakan, pemeriksaan terhadap salah satu pegawainya di BKD memang terkait adanya dugaan manipulasi data tenaga honorer Katagori 1 pada tahun 2012 ini. Dari daftar tenaga honorer tersebut, lanjutnya, diduga ada yang menggunakan SK bodong, yang dikeluarkan dari BKD Banten. Entah darimana SK itu, Opar pun menyatakan tak mengetahuinya. Namun, Opar menyatakan dugaan SK palsu tersebut sudah diklarifikasi ke Polda Banten, dan tidak ditemukan unsur kesalahan. “Itu dugaan saja, dan sudah kami sampaikan dan semuanya baik-baik saja,” jelas Opar. (bagas/dam/rif/deddy/bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.