DPRD Banten Dinilai Malas Melakukan Pengawasan

SERANG, SNOL Akademisi Untirta Abdul Hamid menilai, DPRD Banten malas melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Banten selama tahun anggaran 2011.
”Bukti kemalasan anggota DPRD itu sudah menyebabkan anggaran pengawasan menjadi Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran APBD Banten tahun anggaran 2011,” kata Hamid kepada wartawan, Kamis (26/7).
Seperti diketahui, DPRD Banten menjadi penyumbang terbesar silpa APBD Banten 2011. Dari total silpa Rp 374,84 miliar, Sekretariat DPRD Banten yang menyumbang Rp 18,07 miliar terbanyak dari 44 instansi di Pemprov Banten.
Sisa anggaran Rp 18,07 miliar di Sekretariat DPRD Banten, terbesar di antaranya berasal dari kegiatan peningkatan kemampuan dan profesionalitas pimpinan serta anggota Dewan Rp 8,17 miliar, serta kegiatan penyusunan dan persetujuan raperda Rp 4,45 miliar. Kemudian kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat Rp 2,11 miliar, serta kegiatan fasilitasi rapat DPRD Banten Rp 1,45 miliar.
Menurut Hamdid, kalau DPRD Banten lemah dalam pengawasan, yang dirugikan adalah masyarakat. “Kami menilai DPRD Banten itu lebih konsentrasi kepada kegiatan rapat-rapat yang lebih banyak dilakukan di hotel, ketimbang melakukan pengawasan langsung berbagai proyek pembangunan yang dilakukan Pemprov,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin mengatakan, pimpinan DPRD Banten sudah melakukan rapat menyikapi besaran silpa di Sekretariat DPRD Banten. “Hasil kajian yang kami lakukan, ada anggaran fasilitasi kunjungan kerja pimpinan DPRD, seperti menghadiri undangan yang tidak terserap hingga menjadi silpa,” kata Aeng.
Menurut Aeng, kegiatan Pansus DPRD Banten begitu padat, sehingga kegiatan pengawasan belum maksimal. “Kami sudah sepakat, ke depan kegiatan pengawasan harus maksimal. Kegiatan pansus bisa banyak, tetapi jangan mengganggu kegiatan pengawasan. Dan setiap Senin merupakan hari aspirasi, maka hari itu bisa dilakukan kegiatan pengawasan. Kalau tidak ada kegiatan di kantor, tentu anggota DPRD Banten melakukan pengawasan. Begitu juga dengan pimpinan DPRD,” ujarnya. (eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.