Kejati Mulai Usut Dana Hibah, Kadisnaker Banten Diperiksa

SERANG, SNOL Dugaan penyelewengan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) Pemprov Banten tahun 2011 mulai diusut Kejaksaan Tinggi Banten. Penyelidikan pertama, Kejati memeriksa mantan Sekretaris KPU Banten Erik Sihabudin yang kini menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Banten terkait penyaluran dana ratusan miliaran itu.
Erik mulai diperiksa Selasa (7/8) sekitar pukul 09.00. Empat jam setelah dimintai keterangan, sekitar pukul 12.00, Erik izin pulang dengan alasan ada keperluan dinas di Tangerang. Selain Erik, dua staf bagian keuangan KPU juga dimintai keterangan.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Banten Mustaqim membenarkan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris KPU Banten dan dua stafnya. Kata Mustaqim, pemeriksaan itu merupakan tahap penyelidikan dugaan penyelewengan penyaluran dana hibah Pemprov Banten kepada lembaga kemasyarakatan dan instansi tahun 2011. “Baru pemeriksaan saksi. Prosesnya masih tahap lid (penyelidikan-red),” kata Mustaqim kepada wartawan kemarin.
Terkait pemeriksaan terhadap KPU Banten, kata Mustaqim, hal itu dikarenakan KPU Banten merupakan salah satu instansi yang menerima bantuan dana hibah tersebut. “Pemeriksaannya dipilih, (instansi) yang mendapat dana gede-gede saja diprioritaskan,” ujarnya.
Selain memeriksa KPU Banten, Mustaqim juga mengaku bahwa penyidik pidana khusus Kejati Banten telah memintai keterangan dua orang staf dari Biro Pemerintahan Pemprov Banten, beberapa waktu lalu. “Kalau biro pemerintah, pemeriksaannya terkait penyaluran dana hibah itu ke siapa saja,” ungkapnya seraya menambahkan bahwa kasus itu mulai diselidiki sejak pertengahan Juli lalu.
Terpisah, Erik Sihabudin yang dihubungi wartawan membenarkan dirinya dimintai keterangan oleh penyidik Kejati Banten. Erik mengaku dirinya dimintai keterangan dari jam 09.00. Namun, kata Erik, sekitar pukul 12.00, dirinya meminta izin pulang karena ada urusan dinas di Tangerang.
Erik juga mengakui bahwa pemanggilan dirinya oleh penyidik itu terkait dana hibah yang diterima oleh KPU Banten dalam Pemilihan Gubernur Banten 2011 lalu. “Iya terkait dana hibah ke KPU Banten senilai Rp 135 miliar. Tadi penyidik bertanya, kenapa KPU diberi dana hibah,” tukasnya.
Sementara itu, diberitakan sebelumnya tiga tahun berturut-turut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Tahun Anggaran 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tidak meningkatnya opini LHP ini dikarenakan BPK RI masih menemukan ada beberapa masalah yang belum diselesaikan Pemprov Banten.
Diantara temuan tersebut adalah terdapat temuan dana hibah yang belum dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban sebesar Rp 68,30 miliar, dan temuan selanjutnya adalah terdapat 229 penerima bantuan sosial tahun 2010 senilai Rp 3,87 miliar, dan 197 penerima bantuan sosial tahun 2011 senilai Rp 3,65 miliar yang tidak mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan menerima bantuan dana sosial dari Provinsi Banten. (bagas/deddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.