Menakertrans Buka Puasa Bersama Buruh Tangerang

CIKUPA,SNOL Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, menyempatkan diri buka puasa bersama ratusan buruh PT KMK Global Sport, Selasa (7/8). Perusahaan yang memproduksi alas kaki sepatu di kawasan Cikupa Mas Industrial Estate, Jalan Cikupa Mas Raya No. 17 Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang itu memperoleh penghargaan dari Menakertrans sebagai perusahaan yang memberikan perhatian khusus terhadap buruh perempuan.
Muhaimin duduk bersama dengan para pekerja di kursi yang biasa digunakan untuk pekerja pabrik tersebut beristirahat dan makan. Mereka tampak akrab berbincang seputar ketenagakerjaan. Diapun tak sungkan memberikan jawaban penjelasan atas setiap pertanyaan yang dilontarkan para buruh.
Menakertrnas menyaksikan langsung melihat aktivitas para buruh yang tengah membuat sepatu. Didampingi sejumlah pejabat dari Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang serta pihak perusahaan, pentolan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tampak serius memperhatikan cara membuat sepatu.
“Kedatangan saya untuk memberikan semangat kepada para buruh, terutama buruh di KMK ini. Saya juga berterimakasih kepada pengusaha atau manajemen pabrik yang telah melaksanakan kewajibannya memberikan kesejahteraan kepada buruh,” tutur Muhaimin.
“Saya lihat 80 persen karyawan disini (PT KMK Global Sport, Red) adalah perempuan. Ini harus diperhatikan oleh manajemen untuk meningkatkan kualitas. Terlebih setelah PT KMK ini mendapat penghargaan karena perhatiannya terhadap buruh perempuan,” imbuhnya.
Kemenakertrans memberikan bantuan secara simbolis kepada Koperasi Pekerja se Provinsi Banten, yakni uang tunai sebesar Rp180 juta. Masing-masing Koperasi mendapat Rp20 juta.

Pengangguran Tembus 7,5 Juta
Pertumbuhan investasi di Indonesia, naik hingga 6,4 persen. Hal itu dipicu adanya kepedulian perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap buruhnya.
”Capaian ini sangat luar biasa dibandingkan dengan negara maju yang tengah mengalami krisis,” ungkap Muhaimin Iskandar. Muhaimin mengatakan, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi akan tetap terjaga dan terus meningkat. Kondisi ini juga diharapkan dapat mengurangi pengangguran yang jumlahnya mencapai 7,5 juta jiwa.
Pihaknya akan terus berupaya medorong agar perusahaan terus meningkatkan kesejahteraan buruhnya. Salah satunya dengan memberikan jaminan sosial tenaga kerja. Dengan begitu para pekerja akan lebih bersemangat melaksanakan tugasnya serta meningkatkan kualitas produksi karena mereka merasa terlindungi dan diperhatikan.
”Kepada para pekerja, teruslah berkarya. Pemerintah juga berupaya menciptakan sistem ketenagakerjaan nasional yang baik,” imbuh Muhaimin.
CEO KMK Group, C Ka Song mengatakan, pihaknya bersyukur KMK Global Sport menjadi sasaran kunjungan kerja pertama Menakertrans untuk kategori pabrik sepatu atau alas kaki di Indonesia. “Terimakasih pak menteri sudah mau berdialog dengan buruh, serikat buruh, juga menyemangatinya serta berdialog tentang peningkatan investasi di Tangerang,” tuturnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Muhadi mengatakan, khusus wilayah Banten banyak sekali pabrik pembuat alas kaki atau sepatu. Berkembangnya pabrik-pabrik di Banten tidak lepas dari peran serta Menakertrans. “Investasi di Banten sendiri menduduki peringkat ke lima di Indonesia,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu Muhaimin meminta perusahaan agar membayar Tunjangan Hari Raya (THR) buruh tujuh hari menjelang lebaran atau H-7. Pemberian THR dinilai salahsatu langkah untuk mendorong kesejahteraan buruh. Sejumlah posko pengaduan pun sudah didirikan Kemenakertrans di sejumlah daerah.
“Laporkan kepada kami, jika ada perusahaan yang lalai membayar THR tanpa kejelasan. Kami sudah membuat posko pengaduan di Kemenakertrans. THR dibutuhkan mereka masih banyak buruh yang gajinya belum layak,” kata Muhaimin.
Pihaknya berharap perusahaan memenuhi hak normatif buruh. Selain THR juga memberikan upah yang layak kepada buruh. Yakni dengan memenuhi upah minimum yang sudah ditetapkan pemerintah. “Kalau memang perusahaan tidak mampu membayarkan, ajaklah terlebih dahulu buruhnya untuk bicara. Jangan mengambil keputusan sepihak,” terangnya.
Persoalan outsourching juga kini menjadi sorotan politisi asal PKB ini. Bahkan ia mengaku sudah memberikan surat edaran kepada Gubernur hingga Bupati, untuk mendata lembaga outsourching yang ada. Setelah itu, Pemda diminta membenahi lembaga outsourching sesuai aturan.
Sementara, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Karya Utama, Koswara mengatakan, terkait pengawasan penerapan THR, pihaknya berharap posko tersebut tidak hanya formalitas semata. “Mudah-mudahan posko itu bisa dimaksimalkan, jangan hanya formalitas saja. Karena dari tahun ke tahun juga begitu, tanpa ada ketegasan atau sanksi terkait pelanggarannya,” pungkasnya. (fajar aditya/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.