ICW Dan BPK Awasi Ujian Honorer

TIGARAKSA,SNOL Pelaksanaan ujian perekrutan pegawai honorer kategori II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Pemkab Tangerang bakal digelar pertengahan Maret 2013. Pelaksanaannya pun melibatkan pengawasan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Ujian pegawai kategori 2 rencananya pertengahan Maret atau awal April 2013. Hal ini berdasarkan rapat koordinasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tangerang dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB),” ujar Yani Sutisna Kepala BKD Kabupaten Tangerang kepada wartawan koran ini beberapa waktu lalu.
Ujiannya sendiri meliputi tes kemampuan dasar dan kemampuan bidang. Soal tes kemampuan dasar akan dibuat oleh konsorsium PTN yang jumlahnya sekitar puluhan. Kemudian untuk tes kemampuan bidang disesuaikan dengan masing-masing bidang. “Kalau bidangnya Dinas Pendidikan ya soal dari Departemen Pendidikan,” terangnya.
Sementara untuk Pemda setempat hanya memberikan fasilitas tempat ujian dan lainnya serta dibebankan untuk menggandakan soal untuk tes kemampuan dsar dan kemampuan bidang. “Nanti ditunjuk siapa yang melakukan penggandaan dan itu menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBN,” papar Yani.
Berhubung menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk penggandaan soal, maka untuk pengawasannya langsung dimonitor oleh ICW dan BPK RI. Dengan begitu pelaksanannya bisa lebih transparan dan akuntabel. “Selain ICW dan BPK RI yang bisa mengontrol, pemerintah pusat juga bisa ikut mengawasi,” ucapnya. Saat ini diperkirakan ada 3000 orang yang akan mengikuti ujian kategori 2 nanti.
Sedangkan untuk kategori 1 tahun 2012 ini diupayakan NIK dan lainnya bisa selesai. BKD terus berupaya melakukan koordinasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Bandung serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. “Sejauh ini tidak ada masalah dalam prosesnya, sebab seluruh berkas yang masuk sudah memenuhi persyaratan dan tinggal menunggu surat dari BKN keluar saja,” ungkapnya.
Lima tahun kedepan, Pemkab Tangerang membutuhkan 10 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan pendataan BKD setempat, setidaknya dalam setahun dibutuhkan sekitar 2000 PNS baru. “2000 itu jumlah idealnya, tapi kan tidak semua dipenuhi juga minta ke KemenPAN dan RB dan BKN. Sehingga pegawai yang ada kami optimalkan dengan mengisi jabatan yang kosong ditinggal pensiun atau karena hal lainnya,” tandasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Tangerang, Sapri berharap penambahan jumlah pegawai diiringi dengan peningkatan kualitas kedisiplinan dan pelayanan publik. Ia mengaku prihatin dengan menurunnya kedisiplinan aparatur pemerintah. Untuk itu, pihaknya akan mendorong terciptanya peraturan daerah (Perda) yang mengatur lebih jelas tentang disiplin pegawai. Ia berharap masalah ini segera dibenahi demi peningkatan kualitas pelayanan publik. (fajar aditya/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.