Ratusan Bangunan di Tangsel Tanpa Izin

SERPONG,SNOL Sepanjang tahun 2012, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang selatan (Tangsel) telah menerbitkan Surat pemanggilan terhadap pelaku pelaksana pembangunan yang tidak mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga 100 lebih pelaku usaha. Sebanyak 15 surat berujung dengan Surat Perintah Pelaksanaan Pembangunan atau SP4B.
Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan BP2T Kota Tangsel Bambang Nurcahyo mengatakan, SP4B dikeluarkan lantaran pelaku usaha tidak menindaklanjuti surat panggilan awal dengan mengajukan permohonan pembuatan ijin.
“SP4B adalah kemampuan akhir BP2T dimana sebelumnya sudah melalui proses pemanggilan, penghentian kegiatan dan yang terakhir adalah penyetopan,” urai Bambang, Senin (27/8).
Menurut Bambang, dari ke-15 bangunan yang diberikan SP4B tersebut semuanya adalah bangunan komersil dan terletak menyebar di seluruh kecamatan di Tangsel. “SP4B selalu ditembuskan ke Satpol PP. sehingga untuk tindak lanjutnya apakah disegel atau tidak adalah kewenangan dari Satpol PP,” imbuhnya.
Dibandingkan dengan tahun 2011, penerbitan SP4B di tahun 2012 lebih banyak. Hal ini disebabkan karena Tangsel baru menerapkan SP4B pada pertengahan 2011 lalu. Kendati ada ratusan bangunan yang tak berijin di Tangsel, namun Bambang menegaskan proses pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB di Tangsel tidak rumit. ”Prosesnya 1 hingga 3 bulan tergantung dari kelengkapan dokumen yang diserahkan,” katanya.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Djaka Badranaya, mengatakan, ada dua sisi dalam menyikapi perizinan yakni  satu sisi, kesadaran membuat IMB terutama untuk perumahan dan atau perkantoran/bisnis cukup tinggi.Hanya saja justru masalah ada di ngejlimetnya birokrasi.
“Saya pernah punya pengalaman soal itu.Aturan jelimet rawan penyimpangan dan berbiaya tinggi. Perlu reformasi perijinan dan penerbitan IMB yg lebih sederhana dan murah,”ungkapnya.
Djaka mengatakan, sekarang masyarakat mulai sadar bahwa bangunan yg memiliki IMB “lebih bernilai”. Juga bangunan yang tak miliki IMB beresiko tinggi. Apalagi pihak perbankan misalnya sangat concern pada legalitas rumah pada aspek IMB dan sertifikat.
Demand untuk IMB tinggi artinya kesadaran tinggi.. Tapi aturan birokrasi masih kurang kondusif. Perlu disederhanakan. “Perlu direview lagi pola perijinan IMB,”katanya. (irm/bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.