Apindo Ancam Tutup Perusahaan

TANGERANG,SNOL Aksi mogok nasional ratusan ribu buruh Tangerang Raya, Rabu (3/10) ditanggapi dingin Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Tangerang. Sebaliknya, organisasi pengusaha itu mengancam akan menutup perusahaannya jika buruh terus melakukan aksi mogok.
“Asal tahu saja, akibat aksi mogok ini perusahaan merugi, mending perusahaannya ditutup saja kalo begitu,” kata Ketua Apindo Kota Tangerang, Gatot Purwanto, Rabu (3/10). Alasan merugi itu menurutnya masuk akal, karena setiap kali buruh menggelar aksi demo, maka perusahaan pun menghentikan produksinya, sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar. “Silahkan saja buruh menyampaikan aspirasinya, asal jangan terus-terusan dan bahkan melakukan mogok massal begini,” tuturnya.

Mogok seperti saat ini sudah pasti mengganggu iklim investasi, apalagi mogok dilakukan secara serempak secara nasional membuat citra makin memburuk.

Selain mengancam tutup perusahaan, Apindo Kota Tangerang juga meminta agar polisi menindak tegas terhadap buruh yang bertindak anarkis dalam melakukan aksi demo dan mogok kerja. “Aparat harus bertindak tegas, jangan sampai aksi mogok berlanjut anarkis dengan melakukan pengerusakan aset perusahaan,” kata Gatot.

Pihaknya tidak melarang buruh menyuarakan aspirasinya, asalkan tidak melakukan tindakan anarkis dan merugikan pihak lain, karena tindakan-tindakan semacam itu akan mengganggu iklim investasi di Kota Tangerang. Berdasakan laporan yang ia dapat, ada buruh yang melakukan pengrusakan saat melakukan aksi di perusaan yang berlokasi di Kawasan Industri Manis, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. “Saya sangat menyayangkan peristiwa tersebut, seharusnya aparat dapat lebih bisa mengantisipasi ini,” tuturnya.

Sekedar diketahui, Rabu (3/10) sekurangnya 100 ribu buruh se Tangerang raya melakukan aksi mogok nasional. Mereka melakukan sweeping ke beberapa pabrik yang tidak ikut aksi dan melakukan berbagai orasi dibeberapa titik kumpul yang telah disepakati kaum buruh.

Siap Buka Dialog
Demo ratusan ribu buruh di sejumlah kota, tak luput dari perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden memberikan instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari buruh.

“Menakertrans diminta seoptimal mungkin memfasilitasi apa yang menjadi perhatian buruh selama ini,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Binagraha, kompleks Istana, kemarin. Termasuk juga persoalan outsourcing yang menjadi isu utama dalam aksi buruh.
Pemerintah, lanjut dia, siap membuka ruang dialog dengan para buruh. Sehingga ketika nanti peraturan mengenai tenaga kerja diimplementasikan, bisa diterima dan dijalankan dengan baik.

Julian tidak menjawab tegas saat ditanya apakah itu berarti presiden memberikan sinyal setuju penghapusan outsourcing. Menurutnya, persoalan tersebut sudah teknis dibahas di kementerian.  “Tujuan pemerintah untuk bahas outsourcing adalah kebaikan bagi para pekerja di mana para buruh bisa lebih dijamin hak-haknya misalnya mendapatkan cuti, jaminan sosial, jamsostek atau jainan hak-hak lainnya,” urai doktor ilmu politik lulusan Hosei University, Tokyo, Jepang, itu.

Menakertrans Muhaimin Iskandar menuturkan pihaknya mengapresiasi demo buruh yang berlangsung kemarin. Namun, dia menuturkan, sebenarnya semua tuntutan buruh tersebut sudah didialogkan selama beberapa bulan bahkan terakhir kemarin dengan pimpinan-pimpinan para serikat buruh.

”Tujuannya untuk bersama-sama mencari solusi menyangkut outsourcing dengan tepat, cermat dan tidak membahayakan ekonomi nasional kita. Yang jelas pemerintah tidak akan menindak tegas perusahaan yang menyalahi aturan. Kita bahkan bisa cabut ijinnya,” tegasnya.

Terkait dengan tuntutan upah, lanjut Muhaimin, untuk kebutuhan penetapan upah 2013 diupayakan mengacu pada hasil survei yang dilakukan oleh masing-masing dewan pengupahan daerah. Karena itu, pihaknya menginstruksikan pada para gubernur, bupati, dan walikota agar terlibat aktif dalam survei yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan layak. “Oleh karena itu survei itu dan sebelum memutuskan melalui SK gubernur benar-benar sudah di uji secara terbuka baik melibatkan pengusaha, apindo dan para buruh,” urainya. (jarkasih/deddy/fal/ken/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.