Kasus Eks Walikota Cilegon Libatkan 115 Saksi

SERANG, SNOL Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akhirnya memenuhi janjinya untuk melimpahkan berkas kasus dugaan korupsi pembangunan trestle Dermaga Kubangsari yang melibatkan mantan Walikota Cilegon Aat Syafaat ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, Rabu (10/10). Sekitar pukul 14.30, dua orang JPU dari KPK mendatangi PN Serang.
“Dua JPU KPK itu datang untuk menyerahkan berkas perkara Aat kesini,” ujar Panitera Muda Tipikor PN Serang, Anton Praharta, kepada wartawan. Anton mengatakan,terdapat 115 saksi yang akan dihadirkan selama masa persidangan Aat nanti. Seluruh saksi tersebut, mereka yang pernah dimintai keterangan oleh penyidik KPK.

Hakim yang akan menangani sidang perkara korupsi ini, diperkirakan berjumlah lima orang. Waktu persidangan kasus korupsi pun yang biasanya hanya dilakukan satu kali dalam seminggu, juga diperkirakan akan ditambah. “Persidangannya bisa dua sampai tiga kali setiap minggunya,” ungkap Anton.

Dengan pelimpahan tersebut, maka penahanan menjadi wewenang PN Serang. Hanya berkas dan wewenang penahanan saja yang dilimpahkan. Sementara barang bukti sampai saat ini masih berada di tim penyidik KPK.

“Sebenarnya barang bukti dari penydik KPK mau diserahkan, namun karena keterbatasan tempat penyimpanan maka urung dilakukan. Barang bukti yang akan diserahkan ada lima kontener, maka untuk sementara kami meminta pihak KPK untuk menyimpannya terlebih dahulu. Nanti, pada saat persidangan perdana barang bukti tersebut akan dibawa oleh KPK,” ungkapnya.

Humas PN Serang, M. Lutfi membenarkan pelimpahan berkas yang dilakukan oleh JPU KPK kemarin. Berkas pelimpahan yang diserahkan oleh pihak KPK, dikatakan Lutfi, beserta dengan Surat Pelimpahan Nomor PP-26/24/10/2012 tertanggal 5 Oktober 2012. “Berkas tersebut langsung diregistrasi oleh kami (PN Tipikor) dengan nomor 22/PIDSUS/TPK/2012/PN.SRG,”  rinci Lutfi.

Lutfi menambahkan, saat ini berkas yang dilimpahkan tersebut masih berada di Ketua PN Serang, Sumartono, guna dipelajari terlebih dahulu. “Begitu selesai dipelajari oleh Ketua PN, nanti langsung ditunjuk siapa saja yang akan menjadi hakimnya. Baru setelah itu, berkas tersebut diserahkan kepada hakim yang bersangkutan untuk dipelajari dan menentukan kapan waktu persidangan akan dimulai,” jelasnya.

Sebelumnya, JPU KPK Eli Kusuma Tuti mengatakan pihaknya telah menerima pelimpahan berkas penyidikan dari tim penyidik KPK, itu artinya berkas kasus dugaan korupsi  itu sudah P21.

“Dengan dilimpahkannya berkara dari tim penyidik KPK ke JPU KPK, itu juga berarti merubah status tahanan Pak Aat dari tahanan penyidik menjadi tahanan JPU KPK,” ujar Eli, Rabu (26/9) lalu saat turut serta dalam pemindahan penahanan Aat Syafaat dari Lapas Cipinang ke Lapas Serang.

Eli juga mengatakan, dipilihnya Pengadilan Tipikor Serang di PN Serang untuk mengadili mantan Walikota Cilegon itu, lantaran locus delictinya berada di wilayah hukum Pengadilan Tipikor Serang.

Sebagaimana diketahui, Aat Syafaat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Trestle Kubangsari, Kota Cilegon April silam. Aat diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Aat juga dituding merekayasa pemenang lelang dan menggelembungkan harga pembangunan dermaga sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp11,5 miliar.

Atas perbuatannya tersebut, Aat disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 (penyalahgunaan kewenangan) dan atau Pasal 3 UU 31 no 29 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus dugaan korupsi Kubangsari bergulir setelah Aat Syafaat menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot Cilegon dengan PT Krakatau Steel. Di dalam MoU  tersebut isinya  menyepakati tukar guling lahan (Dermaga Kubangsari, red) untuk pembangunan pabrik baja Krakatau Posco dan dermaga warnasari Kota Cilegon. Pemkot Cilegon akhirnya menyerahkan lahan seluas 65 hektare di Kelurahan Kubangsari kepada Krakatau Steel untuk membangun Pabrik Posco, dan Pemkot Cilegon menerima lahan seluas 45 hektar di Kelurahan Warnasari. (dan/bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.