Soal Surat Edaran Bupati, Buruh Sweeping 8 Kawasan Industri

BALARAJA,SNOL Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTTAR) melakukan aksi sweeping ke delapan kawasan industri, Rabu (10/10). Mereka mensosialisasikan surat edaran Bupati Tangerang terkait penggunaan tenaga kerja kontrak atau outsourching. ALTTAR memberi waktu paling lambat seminggu kepada perusahaan untuk merealisasikan surat edaran tersebut.
Ribuan buruh ALTTAR melakukan aksi konvoi dari depan PT Doulton kawasan industri Balaraja menuju kawasan industri Olek. Kemudian dilanjutkan ke kawasan industri Cibadak, kawasan industri Millenium, kawasan industri Cikupa Mas, kawasan industri Pasar Kemis, kawasan industri bunder dan kawasan industri Manis. Buruh kemudian membubarkan aksinya.

“Dalam aksi kali ini juga kami mendesak penghapusan politik upah murah,” kata Presidium ALTTAR, Koswara kepada wartawan koran ini, disela-sela aksi.

Surat edaran Bupati Tangerang menegaskan, bagi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan perusahaan pemberi kerja melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka ijin operasionalnya akan dicabut.  “Melanggar akan diberikan sanksi tegas, jadi harus ditaati. Sanksi ini juga diatur dalam pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor : KEP.101/MEN/VI/2004,” jelasnya.

Para buruh berharap perusahaan segera mengangkat karyawan outsourcing atau kontrak di bagian utama perusahaan, menjadi karyawan tetap. “Jika masih ada perusahaan yang melanggar kami akan langsung demo. Semua anggota sudah kami minta untuk memantau pelaksanaan surat edaran ini,” tandasnya.

Disinggung soal pernyataan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Tangerang terkait ancaman PHK akibat pelaksanaan surat edaran ini Koswara menegaskan, ancaman itu memang kerap disampaikan ketika buruh menyampaikan aspirasinya. “Saya yakin mereka hanya nge-move saja, apalagi banyak angggota Apindo yang memiliki perusahaan outsourcing,”tegasnya.

Sementara itu, staf Bagian HRD PT Frretrend, Hari mengatakan, pihaknya mendukung surat edaran Bupati Tangerang. Ia mengaku diperusahaannya sudah tidak lagi menggunakan outsourcing untuk bidang utama di produksi. Sebelumnya, Surat Edaran (SE) Bupati Tangerang nomor 569/2832/Disnakertrans 2012, yang memperketat penggunaan outsourcing di Kabupaten Tangerang dikeluhkan sejumlah pengusaha. Apindo setempat menilai aturan ini membebani penggunaan tenaga kerja di sejumlah perusahaan. Agar tidak melanggar aturan, pengusaha terpaksa harus mengembalikan buruh kontrak kepada perusahaan outsourcing yang menyalurkannya.(fajar aditya/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.