Gubernur Larang Fraksi Menyoal Kesepakatan Bersama

SERANG,SNOL Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah melarang Fraksi-fraksi di DPRD Banten mempertanyakan persoalan-persoalan yang sudah menjadi kesepakatan bersama dalam Memorandum of Understanding (Mo) tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD Banten tahun 2013.

Pernyataan tersebut disampaikan Atut saat memberikan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan dan tanggapan Fraksi-fraksi yang mengkritisi struktur RAPBD Banten tahun anggaran 2013 dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi di DPRD Banten, Kamis, (8/11/2012) lalu.

”Sebelum mengakhiri jawaban ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa RAPBD 2013 ini mengacu kepada KUA dan PPAS yang dibahas bersama dan disepakati bersama, sehingga target pendapatan daerah beserta sumber pendapatannya merupakan bagian dari kesepakatan bersama. Begitu juga belanja daerah, jadi tidak perlu lagi dipertanyakan,” kata Atut saat menyampaikan jawaban Gubernur  pada Paripurna Jumat, (9/11/2012).

Larangan itu disampaikan beberapa kali. Pertama kali disampaikan Atut menanggapi pertanyaan Fraksi PKB, ARDU, Hanura PKS dan Fraksi Gerindra terkait proporsi belanja langsung sektor ekonomi pada RAPBD 2013. ”Kami harapkan itu ini tidak perlu dipertanyakan kembali mengingat sudah kita bahas dan sudah kita sepakati bersama dalam KUA dan PPAS,” ujarnya.

Larangan kedua menanggapi pertanyaan Fraksi Demokrat yang meminta penjelasan soal peningkatan harga produk pertanian yang tidak sebanding dengan peningkatan harga barang input pertanian.

”Kami mengingatkan, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan perkembangan ekonomi maupun tingkat kesejahteraan petani, kami harapkan dapat dibahas nanti pada saat kami menyampaikan LKPJ,” tuturnya.

Begitu juga saat menanggapi pertanyaan Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat mengenai target pajak daerah tahun 2013 yang dinilai tidak sesuai dengan proyeksi RPJMD. ”Kami berharap itu tidak perlu lagi untuk dipertanyakan,”harapnya..

Tak jauh berbeda saat menanggapi pertanyaan Fraksi PDIP tentang dana BOS, pertanyaan Fraksi PKS, Gerindra dan Fraksi BB2PB tentang target hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pertanyaan Fraksi PKS mengenai dana hibah dan bantuan sosial. Atut menjawabnya dengan kalimat serupa yaitu tidak perlu dipertanyakan kembali.

Sebelumnya, sejumlah fraksi menilai, target pendapatan daerah tahun 2013 yang diusulkan Gubernur kepada DPRD Banten dinilai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten tahun 2012-2017. Atut mengusulkan meningkat 11,27 persen, sementara target RPJMD 13 persen. (eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.