Pengusaha Pasir Tersangka Penyelundupan BBM

SERANG, SNOL Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten, menetapkan HR sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Lebak, Jumat (9/11). HR adalah Direktur PT PAM, salah satu perusaahan penambangan pasir di Lebak.

Penetapan HR sebagai tersangka, bermula dari tertangkapnya  MY. Warga Kampung Rancasema Pasir, Desa Kaduh Agung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak itu sebelumnya sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

Direktur Krimsus Polda Banten, Kombes Pol Purwo Cahyoko menyatakan, HR adalah pembeli BBM bersubsidi dari MY.  “Keduanya sudah kami tahan, dan sedang dilakukan pendalaman untuk mencari pihak yang diduga masih terlibat dalam jaringan penyelundupan BBM bersubsidi, ini,” kata Purwo di Polda Banten, Jumat (9/11).

Polisi sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Antara lain karyawan perusahaan milik HR dan warga sekitar perusahaan yang mengetahui proses operasional penambangan pasir miliknya.

Sementara itu berkas pemeriksaan terhadap MY sudah lengkap dan dinyatakan P21 oleh kejaksaan. “Dalam waktu dekat kami akan menyerahkan berkas tersebut ke kejaksaan berikut tersangkanya,” ujar Puwro.

Seperti diketahui, Ditreskirmsus Polda Banten menangkap MY di Kampung Tutul, Desa Citeras,  Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, pada 25 September. Dia ditangkap saat hendak mengirimkan BBM bersubsidi sebanyak 1 ton ke PT PAM.

MY telah melakukan operasinya sejak beberapa bulan terakhir sejak Juli 2012. Setidaknya sudah enam kali MY mengirimkan BBM bersubsidi kepada PT PAM, dengan volume satu ton per sekali kirim. BBM bersubsidi tersebut dijual seharga Rp 6.500/liternya. Harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan jika perusahaan harus membeli solar non subsidi seharga Rp 10.500/liternya.

“Tersangka sendiri membeli solarnya dengan harga normal yaitu Rp 4.500/liter. Itu artinya, untuk setiap liter solar yang dijual ke PT PAM, tersangka mengantongi keuntungan Rp 2.000,” kata Kasubdit II Direskimsus Polda Banten, AKBP Hengki.

MY dan HR dijerat UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan pasal 55 dan atau pasal 53 huruf b dengan ancaman maskimal enam tahun penjara atau denda Rp60 miliar. (bagas/eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.