Buruh Tangerang Tuntut UMK Rp 2,8

TANGERANG, SNOL Jelang penentuan upah mininum regional 2013, kalangan buruh mulai turun ke jalanan. Di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Selasa (13/11) ribuan buruhmenggelar demo di Pusat Pemerintahan (Puspem).

Di Kota Tangerang, ribuan buruh dari Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTAR) memulai aksi dengan menyisir dan menggelar sweeping ke sejumlah perusahaan di kawasan industri Manis, Kecamatan Jatiuwung.

Dengan mengendarai ratusan sepeda motor, mereka menggelar konvoi seraya mengibarkan bendera masing-masing serikat. Meski terjadi aksi sweeping, namun hal itu tidak sampai menimbulkan keributan ataupun bentrok. Dari daerah Manis, selanjutnya para buruh menyusuri jalan Gatot Subroto menuju Puspem. Selama perjalanan menuju Puspem, para buruh beberapa kali berhenti untuk blokade jalan utama.

Aksi blokade hanya sampai dua sampai tiga menit. Ketatnya pengawalan oleh anggota kepolisian berhasil menggiring mereka ke tepi hingga sampai di tujuan akhir. Setibanya di depan Puspem, satu per satu koordinator dari 12 aliansi buruh itu berorasi.

“Kami minta UMK 2013 naik hingga Rp 2,8 juta,” teriak Soegiono, koordinator lapangan yang mengawali orasi. Angka sebesar itu dinilai layak untuk UMK buruh di Tangerang. Selain menunutut upah Rp 2,8 juta, mereka pun menghendaki pengapusan kerja kontrak dan outsourching.

Isu itu juga mereka sampaikan ketika diterima oleh Kasubag Umum, Heru, dan Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek, Suprapti. “Kami minta UMK mendatang minimal sama seperti DKI Jakarta, jangan seperti tahun lalu, kami dibedakan. Karena beban hidup di Jakarta dan Tangerang ini sama,” ucap Romli, salah seorang perwakilan buruh yang ikut audiensi.

Menurut Romli, perlakuan pengusaha terhadap buruh sangat tidak manusiawi. Sebab hingga saat ini masih banyak perusahaan yang belum membayar upah sesuai UMK yang ditetapkan. “Alasan mereka jika bayar sesuai UMK perusahaan bangkrut, akhirnya buruh tak ada pilihan. Daripada nganggur, maka mereka mau bekerja dengan upah murah,” ucapnya.

Bahkan kata Romli, ada perusahaan yang membayar upah sebesar Rp 1,25 juta/bulan. Dengan kondisi perekonomian seperti sekarang ini katanya, gaji sebesar itu menjadi tidak ada artinya. “Baru tanggal lima juga sudah habis, karena mesti bayar kontrakan, uang sekolah, listrik, dan makan,” ujarnya.

Untuk persoalan upah, kata Suprapti, pihaknya masih menunggu keputusan di DKI Jakarta. “Kalau DKI sudah menetapkan, baru kami tetapkan untuk di Kota Tangerang,” ucapnya.

Terkait outsourcing, kata Suprapti, hal itu menjadi kewenangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. “Kami sih cuma mengikuti. Kalau pemerintah pusat melarang outsourcing, ya kami ikuti,” ucapnya.

 

Blokir Jalan Tangerang-Serang

Di Kabupaten Tangerang, ratusan buruh yang juga tergabung dalam Aliansi Rakyat Tangerang Raya (Alttar) mendatangi kantor Bupati Tangerang di Tigaraksa. Mereka sempat meblokir ruas Jalan Raya Tangerang – Serang dan longmarch menuju kantor Bupati. Tuntutan yang disuarakan sama, yakni hapus outsourching, upah minimum kabupaten (UMK) Rp2,8 juta dan hapus sistem upah murah.

Aksi yang dilakukan sejak pagi itu sempat menimbulkan kemacetan di ruas Jalan Raya Tangerang-Serang hingga pertigaan menuju Jalan Raya Bojong-Pemda Tigaraksa. Buruh kemudian melakukan longmarch hingga kantor bupati. Aksi kali ini mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP.

“Kami minta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tangerang, bersikap tegas dan mempidanakan pengusaha yang masih merekrut tenaga kerja kontrak atau outsourching atau perusahaan yang masih menerapkan sistem tenaga kerja kontrak atau outsourching. Sistem ini membuat buruh tidak memiliki kepastian kerja dan masa depan,” ujar Presidium Alttar, Koswara, disela-sela aksi.

Buruh sepakat untuk mendorong UMK Tangerang tahun 2013 sebesar Rp2,8 juta. Angka tersebut menurutnya sudah sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh yang sudah berkeluarga. “Selama ini angka KHL hanya melihat dari buruh lajang, sedangkan yang berkeluarga tidak diperhatikan. Lantas keluarga mereka siapa yang menanggung,” jelasnya.

Pihaknya mendesak agar Disnakertrans mengeluarkan nota rekomendasi pegangkatan buruh outsourching menjadi karyawan tetap, sesuai surat edaran Bupati Tangerang. Jika hal ini tidak direalisasikan, maka buruh akan melakukan mogok massal. “Kami akan mengawal pengawasan Disnakertrans,”tegasnya.

Anggota Alttar lainnya, Abdul Gani mengatakan, tahun ini angka KHL sebesar Rp1,327 juta dan UMK yang berlaku Rp1,529 juta. Tahun depan, UMK yang direkomendasikan buruh Rp2,8 juta. Angka tersebut berdasarkan survei yang dilakukan serikat buruh di sejumlah sentra industri.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, Disnakertrans Kabupaten Tangerang, Marihot Marbun mengatakan, Disnaker telah melakukan survei terkait penentuan KHL dan akan diplenokan untuk direkomendasikan kepada Bupati Tangerang. Setelah itu barulah dilanjutkan kepada Gubernur Banten.

“Kami menerima masukan dari Alttar mengenai rekomendasi UMK Rp2,8 juta/bulan kepada Bupati Tangerang. Disnaker juga siap menerima laporan dari setiap aliansi buruh, terkait pelanggaran surat edaran rekomendasi dari bupati tentang menghapuskan outsourching di Kabupaten Tangerang,” tegasnya.

Marbun mengatakan, pembahasan tentang upah minimum saat ini masih proses pembahasan. Disnaker masih menunggu penentuan UMK Provinsi DKI, untuk dijadikan sebagai bahan landasan dalam pembahasan UMK Kabupaten Tangerang.(pramita/aditya/made/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.