SK Bupati Langgar Putusan MK

SERANG, SNOL Ratusan warga yang tergabung dalam aliansi rakyat gugat penambangan pasir laut (Argapalut) Desa Lontar, Kecamatan Tirtasaya Kabupaten Serang, kembali berunjukrasa di depan Pendopo Bupati Serang di Jalan Veteran Nomor 1, Kota Serang, Rabu (2/1). Unjukrasa yang didominasi ibu-ibu dan anak-anak itu menyoal Bupati Serang Taufik Nuriman yang belum mencabut surat keputusan (SK) Bupati No. 540/-Kep-Huk 2003 tentang pertambangan pasir laut.
Kordinator lapangan (Korlap) aksi, Holid dalam orasinya mengatakan, pasca dikeluarkannya SK Bupati tersebut pada tertanggal 21 Januari 2003, yang diberikan kepada pihak PT Jetstar serta di Sub kontrak oleh CV Dasar Rixki, tidak pernah menyertakan persetujuan dari warga sekitar.
SK itu juga, kata Holid, bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.3/PUU-VIII/2010 atas judicial review terhadap UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di mana,  dalam putusannya MK menyatakan telah dilarang bagi siapapun memiliki hak pengusaha perairan pesisir.
”Kalau merujuk kepada atuaran hukum itu, maka sudah seharusnya Bupati menghentikan penambangan pasir laut di Desa Lontar. Apalagi berdasarkan pasal 35 huruf I UU No. 27 tahun 2007, tentang pengelolaan wilayah pesisir itu, pelaku penambang pasir diancam pidana paling sibkat 2 tahun sepuluh bulan,  dan denda paling sedikit Rp 2 miliar,” kata Holid di sela-sela aksi.
Unjukrasa dimulai sekiatr pukul 11:30 WIB itu, mendapatkan pengawalan ketat dari petugas keamanan Polres Serang, dan Satuan Briomoda Polda Banten dengan menyiapkan satu unit mobil water canon serta sejumlah anjing pelacak. Namun kondisi itu tidak mengurungkan niat pengunjukrasa menghentikan orasinya, secara silih berganti pengunjukrasa melakukan orasi hingga unjukrasa berakhir.
Sekrataris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Lalu Atharussalam Rais membantah SK Bupati tersebut melanggar putusan MK. Menurut Lalu, putusan MK tersebut terjadi, setelah salah sekompok warga di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melakukan gugatan terhadap pengusaha pertambangan pasir karena hasil pertambangannya dijual belikan ke luar negeri.
”Untuk di Lontar hasil pertambangan galian pasirnya dijual ke daerah Jakarta. Jadi, kami anggap aktivitas pertambangannya tidak menyalahi ketentuan yang berlaku,” kata Lalu Atharussalam.
Namun, lanjut Lalu Atharsussalam, pada tanggal 9 Januari 2012 nanti, pihaknya akan melakukan pembahasan penambangan pasir tersebut dengan menggundang pihak perusahaan penambangan pasir, intasi terkait agar dapat mencarikan jalan keluar atas tuntutan warga Lontar. Termasuk, membahas CSR.
”Apa yang disampaikan pengunjukrasa, kami sudah menampungnya dan segera disampaikan kepada Bupati. Tapi, SK itu mau dicabut atau mau direvisi, tergantung pak Bupati. Yang jelas aktivitas pasir lontar selama ini sudah menghasilkan PAD,” imbuhnya. (mg3/eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.