Somasi Nanda Ditolak, Usulan PAW Aden Abdul Kholiq Diproses

SERANG, SNOL DPRD Provinsi Banten menolak surat somasi untuk melakukan penundaan pergantian antar waktu (PAW) Nanda dari Fraksi PKB. Ketua DPRD Provinsi Banten Aeng Haerudin mengatakan surat somasi yang disampaikan kepada DPRD tersebut tidak tepat.
Mengenai surat PAW Aden Abdul Kholiq dari Fraksi Partai Golkar, Aeng mengaku sudah menerima usulan PAW tersebut. “Surat dari pengacara Nanda kami terima Rabu (2/1) lalu. Tapi, kami tidak bisa menindaklanjuti surat somasi itu. Apalagi secara resmi usulan PAW Nanda sudah disampaikan pimpinan PKB, dan kini tinggal menungu pesetujuan dari Mendagri,” kata Aeng di Serang (3/1/2013).
Anda alias Nanda oleh partainya dipecat berdasarkan surat DPP PKB Nomor : 11679/DPP-03/B.1/IX/2012. Usulan pemecatan disampaikan oleh DPW PKB Provinsi Banten melalui Surat Keputusan (SK) Nomor :065/DPW-03/A.1/IV/2011. Surat dari DPP ditandatangani Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, dan Sekjen Imam Narhrawi pada tanggal 5 Oktober 2012.
DPP PKB juga menyetujui surat usulan PAW Nanda dari jabatanya sebagai anggota DPRD Provinsi Banten. Merujuk pada usulan DPW PKB tersebut, DPP menetapkan Ketua DPC PKB Kabupaten Lebak, Efu Saefullah untuk mengantikan Nanda.
Menurut Aeng, proses PAW Nanda yang dilakukannya mengacu pada surat partai.”Kalau ingin melakukan somasi, bukan kepada DPRD, melainkan kepada partai yang bersangkutan,” ujarnya.
Mengenai surat PAW Aden Abdul Kholiq dari Fraksi Partai Golkar, Aeng mengaku sudah menerima usulan PAW Aden tersebut.”Itu sudah kami terima, surat itu juga sudah dibahas rapim (rapat piminan) DPRD. Sekarang usulan surat PAW itu sedang diproses, kalau prosesnya sudah beres tinggal disampaikan ke Mendagri melalui Gubernur untuk mendapatkan pesetujuan,” tuturnya.
Aden maju dalam Pemilukada Kabupaten Tangerang 2012, berpasangan dengan Suryana. Sedangkan DPP Partai Golkar bulat mengusung kader partai Ahmad Zaki Iskandar berpasangan dengan Hermansyah. Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham di Serang beberapa waktu yang lalu mengatakan, dalam Juklak No. 13 DPP Partai Golkar sudah diatur, Partai Golkar hanya mencalonkan salah satu kadernya untuk maju dalam pemilukada.
”Apabila terjadi kader yang maju dan duduk pada jabatan publik seperti anggota DPRD maupun pimpinan DPRD atau pengurus partai, yang bersangkutan diminta berhenti atau harus mundur dari jabatan tersebut. Kalau tidak mengundurkan diri dari anggota DPRD, partai akan memberi sanksi tegas,” kata Idrus. (eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.