Penambangan Pasir Laut di Lontar Langgar HAM

SERANG, SNOL Anggota Komnas HAM Dianto Bachriadi menegaskan, penambangan pasir laut di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang yang dilakukan PT Jetstar melalui CV Dasar Rezeki melanggar hak asasi manusia (HAM).
“Pelanggaran HAM itu karena dampak galian pasirnya merusak lingkungan menyebabkan abrasi, mematikan mata pencaharian warga setempat, terjadi konflik horizontal antara warga dengan pihak keamanan,” kata Dianto Bachriadi  seusai melakukan investigasi kapal galian pasir laut bersama tim, Kepala Divisi Advokasi Wahana Hijau Fortuna (WHF) Kabupaten Serang, Dadi Hartadi serta puluhan nelayan, Jumat (4/1).

Selain itu, keberadaan petugas bersenjata dari pihak kepolisian Polda Banten, meskipun tidak melakukan apa-apa di lokasi penambangan pasir tesebut membuat warga setempat yang mayoritas nelayan ketakutan.
”Pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian itu bukan menjaga keamanan warga. Tapi untuk mengamankan penambangan pasir yang dilakukan pihak perusahaan karena petugas itu diminta pihak perusahaan. Jumlah petugas kepolisian setiap harinya sebanyak 16 anggota,” ujarnya.
Dianto meyakini, 16 anggota kepolisian Polda Banten tersebut tidak mendapatkan izin pengamanan dari atasannya. ”Maka kami minta kepada Kapolda Banten untuk menarik para anggotanya agar tidak lagi memberikan pengamanan dengan kekerasan. Dengan adanya aparat itu pun sudah melanggar HAM. Karena hak-hak ekonomi masyarakat yang seharusnya diperoleh itu telah mati,” tuturnya.
Menurut dia, mestinya pemerintah pusat mengambil alih untuk memecahkan persoalan penambangan pasir lontar tersebut.”Kehidupan rakyat kecil lebih penting. Untuk itu, kami mengajak berjuang bersama-sama warga dengan cara yang positif, agar penambangan pasir laut tidak lagi mengganggu perekonomi warga, serta merusak lingkungan,” imbuhnya.
Kepala Divisi Advokasi WHF, Dadi Hartadi menambahkan, Komnas HAM sebagai lembaga negara yang dimandatkan untuk menjaga, melindungi dan menegakkan HAM menjadi salah satu pilar penting dalam upaya penyelesaian konflik sumber daya alam (SDA) di Desa Lontar. Mengingat, penambangan pasir laut yang ditolak nelayan, bukan hanya menimbulkan konflik horizontal dan tindak kekerasan, juga hilangkan pendapatan nelayan.
“Kehadiran tim investigasi Komnas HAM adalah respon dari pengaduan masyarakat pada Komnas HAM 20 Desember 2012 atas konflik SDA yang menyebabkan dua nelayan yang diduga menjadi korban penembakan aparat. Dan hasil investigasi itu segera kami buatkan rekomendasi,” kata Dadi. (mg3/eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.