Bupati Taufik Menyerah, Cabut Izin Penambangan Lontar

SERANG,SNOL Bupati Ahmad Taufik Nuriman, akhirnya mencabut Surat Keputusan (SK) Bupati No. 540/-Kep-Huk 2003 Tentang Izin Penambangan Pasir Laut diperairan Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Selasa (8/1). Meski demikian,  surat bupati nomor : 540/02-HUK/ BPTPM/2013 yang berlaku sejak Rabu (9/1) itu hanya berisikan penghentian sementara izin penambangan pasir.
“Pencabutan SK itu sudah mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan semua pihak, terutama warga Lontar,” kata Bupati Taufik saat memberikan keterangan pers di Pendopo, di Jalan Vetaran Nomor I, Kota Serang.
Keputusan melakukan penutupan sementara penambangan pasir laut, menurut Taufik, guna mengantisipasi terjadinya konflik horizontal antar warga yang pro dan kontra, serta dengan pihak penambang pasir di wilayah setempat. ”Saya juga khawatir ada orang yang tidak bertanggung jawab memprovokasi warga, seperti aksi demo yang dilakukan beberapa waktu lalu. Pada saat itu, saya berada di Singapura menjenguk istri saya yang sedang sakit, dan saya meminta kepada Sekda untuk mengajak dialog,” ujarnya.
Karene bersifat sementara, penutupan aktivitas penambangan hanya berlaku sampai batas waktu tertentu. ”Semua itu ada mekanismenya, karena penutupan sementara itu berlaku hingga ada kesepahaman dengan warga, dan pihak penambang menyetujuinya,” tuturnya.
Taufik menceritakan, pada Minggu (6/1) sore, dia baru datang dari Singapura dan pada malam harinya langsung berkoordinasi dengan pihak perusahaan CV Dasar Rizki sebagai Sub kontrak PT Jetstar. Intinya, akan dilakukan musyawarah dengan warga untuk membahas soal penambangan.
“Pihak perusahaan itu sudah saya panggil dan menyetujuinya untuk dilakukan penutupan sementara. Untuk drafnya pun sudah ada sebagai bukti persetujuannya,” imbuhnya.
Taufik menambahkan, izin penambangan pasir tersebut diberikan kepada PT Jetstar. Namun pihak perusahaan itu tidak mampu meredam protes warga dan kemudian disubkontrakan pada CV Dasar Rejeki. ”Tapi sama saja perusahaan itu juga tidak mampu meredam penolakan warga. Sebenarnya, dengan adanya kerusakan ekosistem yang menyebabkan abrasi, kami siap melakukan perbaikan, tapi kenyataannya warga tetap menolak,” ucapnya.
Terpisah, pelaksana CV Dasar Rizki, Masrul Ibnu Usman mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait pencabutan SK tersebut. ”Mau tidak mau harus menerima keputusan itu. Selama penutupan berlangsung, kami tidak akan melakukan apa-apa hingga menunggu keputusan bupati berikutnya,” kata Ibnu.(mg3/eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.