Tuntut UMK Diberlakukan, Malah di PHK

CIKUPA,SNOL Upaya desakan pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tangerang Rp2,2 juta, malah berbuntut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Itu dialami puluhan karyawan PT Central Sarana Pancing (CSP) di Kawasan Jabarwood Kecamatan Cikupa. Tak terima dengan keputusan tersebut, para buruh menggelar aksi demo di depan pabriknya, Rabu (9/1).
Pantauan Satelit News, aksi yang digelar pukul 07.00 WIB oleh buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tangerang ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Massa juga terlihat nyaris chaos, setelah mencoba membuka paksa gerbang pabrik. Kemudian mereka melempari bangunan perusahaan dengan tomat dan cabe busuk. Hujan deras saat itu rupanya tidak menyurutkan semangat buruh dalam menuntut haknya.
“Kami minta 56 anggota kami yang di PHK pada Desember 2012 lalu dipekerjakan kembali serta berlakukan upah sesuai UMK 2013 yang ditandatangani oleh Gubernur Banten,” teriak Sarjono koordinator aksi.
Awalnya, kata Sarjono, perusahaan mencoba menawarkan gaji jauh di bawah UMK yang ditetapkan yakni Rp1,8 juta, terhadap dua serikat di pabrik tersebut yakni PUK KSPSI Rudal PT CSP dan PUK FSPMI PT CSP. “Anggota FSPMI menolak dan tetap menuntut gaji Rp2,2 juta, tapi dari PUK KSPSI rudal malah menerima. Karena anggota kami yang jumlahnya sekitar 56 orang menolak, mereka dipanggil oleh pihak manajemen perusahaan dan di PHK dengan alasan efesiensi,” ucapnya.
Sarjono menyayangkan jika PUK KSPSI rudal di pabrik tersebut menerima upah Rp1,8 juta. Padahal serikat pekerja seluruh Tangerang komitmen UMK terendah adalah yang sudah ditetapkan Gubernur. “Karena kami akan mengacu pada UMSK, tapi kalau perusahaan belum mampu kan bisa UMK. Meski sebetulnya di pabrik ini kami menerima kalau upahnya hanya disesuaikan dengan UMK 2013,” terangnya. Sementara untuk anggota SPSI jumlahnya mencapai 100 orang.
Di hadapan massa FSPMI, Ketua PUK KSPSI PT CSP, Makmun beralasan punya prinsip yang berbeda soal upah. Sehingga pihaknya menerima tawaran perusahaan. Ternyata sikapnya ini dinilai salah oleh massa FSPMI dan terkesan membela perusahaan. Massa juga memberikan hadiah berupa celana dalam dan bra, karena sikap Makmun.
Sarjono juga mempersilahkan seandanya perusahaan ingin mengajukan penangguhan, asalkan sesuai dengan prosedur. ”Bukan satu-persatu anggota kami dipanggil dan dipaksa untuk setuju upah di bawah UMK. Selain itu, alasan efesiensi juga kurang tepat karena hanya anggota kami saja yang pegawai tetap yang di PHK. Seharusnya kontrak atau harian dulu yang diberhentikan,” paparnya.
Salahsatu buruh yang di PHK, Purwati, mengaku di PHK pada 15 Desember lalu, dengan alasan efesiensi kerja. ”Saya sudah kerja 19 tahun di pabrik ini. Kami menolak di PHK dan tidak mengambil pesangon. Kami minta dipekerjakan kembali dengan upah sesuai UMK, tahun kemarin kami digaji sesuai UMK,” tandasnya.
Menurutnya, PT CSP sangat tidak tepat melakukan efesiensi karena perusahaan tersebut memiliki banyak cabang dan ekspor hasil produksinya juga masih lancar. ”Ada sekitar 400 buruh yang kerja disini,” tukasnya.
Salahsatu security pabrik yang enggan menyebutkan namanya mengaku, Ketua PUK KSPSI PT CSP dan manajemen enggan untuk memberikan keterangan kepada wartawan. ”Manajemen sedang di luar,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua DPC KSPSI Rudal, Imam Sukarsa menyatakan tetap menuntut upah Rp2,2 juta. Namun, pihaknya mengaku tidak bisa mengintervensi PUK di pabrik. Ia menilai PUK tersebut lebih memahami situasi dan kondisi di pabrik. Disinggung mengenai tidak kompaknya DPC dan PUK, Imam langsung membantah. ”Intinya kami tetap menuntut Rp2,2 juta, kalau PUK kami tidak bisa intervensi,” kilahnya.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tangerang, Hery Haryanto, mengaku belum mendapatkan laporan berapa banyak buruh yang di PHK akibat pemberlakuan upah sesuai UMK 2013. ”Sejauh ini belum ada laporan,” pungkasnya. (aditya/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.