35 Persen Lebih Jalan Provinsi Rusak Parah

SERANG, SNOL Sebanyak 35 persen dari 582 kilometer jalan milik Provinsi Banten kondisinya tidak layak dilalui. Kondisi tersebut diperparah dengan bencana alam banjir serta longsor yang terjadi dalam dua bulan terakhir (Desember 2012 dan Januari 2013, red). Kerusakan jalan sebesar 35 persen terjadi sebelum datangnya musim penghujan.
“Kalau dilihat dari data sebelum bencana alam beberapa waktu lalu, 65 persen dari 582 kilometer jalan kondisinya baik, sedangkan sisanya sebanyak 35 persen tidak baik,” ungkap Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan jembatan Wilayah Selatan pada Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, dalam keterangan persnya, di Press Room Provinsi Banten, Selasa (5/2).
Pihaknya memastikan jumlah itu bertambah dengan adanya bencana banjir dan longsor pada akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013. “Kalau untuk prosentase kerusakan jalan rusak akibat banjir dan longsor belum pada kisaran dua sampai empat persen. Tapi dari 37 titik jalan rusak akibat banjir dan longsor membutuhkan anggaran paling sedikit Rp30 miliar,” katanya.
Akibat kerusakan jalan provinsi bertambah, target perbaikan jalan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 20012-2017 sebesar 71 persen dari total jalan provinsi sepanjang 582 KM tidak akan tercapai.
Sementara itu, kerusakan jalan akibat banjir dan longsor sebanyak 37 titik menyebar di tiga kabupaten, yakni Pandeglang, Lebak dan Kabupaten Tangerang. Terbanyak di wilayah Banten bagian Selatan.
Ke-37 jalan rusak akibat banjir dan longsor berdasarkan data DBMTR Provinsi Banten, berada di jalan Cipanas-Citorek, Bayaj-Cikotok, Cikotok-perbatasan Jawa Barat, Menger-Caringin, Saketi-Simpang Malingping, Picung-Munjul, Citorek-Warung Banten, Citeureup-Tanjung Lesung-Sumur, dan Parigi Sukamanah, serta Tangerang-Serpong. “Kerusakan jalan sudah kami sampaikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daearah (BPBD) untuk disampaikan ke Badan Nasional Bencana Daerah (BNBD),” imbuhnya, seraya mengatakan perbaikan jalan rusak akibat banjir dan longsor tidak mendapatkan alokasi anggaran di tahun 2013.
Alokasi anggaran sebesar Rp1,018 triliun pada tahun 2013 di DBMTR Provinsi Banten teralokasikan Rp922 miliar untuk delapan kegiatan dan Rp109 miliar untuk kegiatan pendukung, seperti pengadaan alat berat. “Kalau untuk pendukung teranggarkan Rp30 miliar. Ini untuk pembangunan gedung DBMTR dan dua kantor lapangan di Munjul, Kabupaten Pandeglang dan di Tanara, Kabupaten Serang,” katanya menjelaskan.
Kepala Bidang Bina Teknik pada DBMTR, Robbi Cahyadi menegaskan, keruskaan jalan provinsi umumnya terjadi karena tonase kendaraan yang berlebih. Seperti salah satu contoh banyaknya kendaraan besar atau truk yang membawa pasir atau bahan pertambangan lainnya. “Berdasarkan ketentuan jalan provinsi batas maximal muatan atau tonasenya delapan ton, tetapi fakta dilapangan banyak kendaraan yang melebihi itu,” katanya.
Untuk pengawasan kendaraan yang melintas dijalan dengan muatan tonase lebih masih menurut Robbi merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). “Memang info dan berita yang berkembang selama ini antara DBMTR dan Dishubkominfo saling lempar tanggungjawab, tetapi sebenarnya tidak, kami menjalankan fungsi dan tugas kami, begitupun dengan Dishubkominfo,” terangnya.
Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, Muchtar Sutanto mengatakan, tahun 2013 untuk pembangunan jalan sepanjang 22 kilometer di wilayah selatan, dan 44 kilometer untuk wilayah Banten Utara. “Untuk alokasi anggaran betonisasi di daerah Banten Utara sebesar Rp150 miliar, dan Banten selatan Rp198,23 miliar,” katanya menjelaskan. (aditya/cr-2/dam/deddy/bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.