Pemerintah Belum Sepenuh Hati Lindungi Buruh Migran

JAKARTA,SNOL Buruh migran menilai banyak faktor yang menyebabkan pemerintah terkesan masih setengah hati dalam memberi perlindungan terhadap pekerja di luar negeri.
Anggota Tim Substansi Jaringan Advokasi Revisi UU tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (JARI-PPTKILN) Pratiwi Febry menjelaskan, faktor-faktor tersebut antara lain pemerintah harus mengakomodir berbagai macam kepentingan. Antara lain, kalangan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), oknum calo, serta keengganan pemerintah mengeluarkan lebih banyak anggaran untuk menangani buruh migran.
“Sepertinya pemerintah enggan karena kepentingannya bermacam-macam, dan pemerintah berusaha mengakomodir itu. Tapi, justru tidak jelas antara pekerja migran dan pekerja domestik,” kata Pratiwi dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Minggu (24/2).
Dia menambahkan, ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi buruh migran juga terbukti dari banyaknya perbedaan dalam daftar inventaris masalah (DIM) RUU Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) antara DPR dan pemerintah.
“Itu yang kami sinyalir kenapa pemerintah dalam revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) betul-betul tidak menunjukkan sikap melindungi buruh migran,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Pratiwi, bila pemerintah memperketat penempatan dan perlindungan buruh migran di luar negeri, maka akan sedikit buruh migran yang pergi bekerja ke luar negeri karena banyak persyaratan yang sulit terpenuhi.  Hal ini dapat berdampak menurunnya pemasukan devisa dari sektor pekerja di luar negeri.
“Pemerintah takut biaya yang harus dikeluarkan nanti, hasilnya devisa menjadi lebih kecil. Hitung-hitungan bisnis yang dipakai pemerintah, padalah ini (perlindungan) adalah hak warga negara. Akhirnya buruh migran hanya dijadikan mesin uang,” imbuh Pratiwi yang juga peneliti bidang literatur, penelitian, dan pengembangan LBH Jakarta.(ian/rmol.co)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.