Eks Walikota Aat Seret Mantan Anak Buah

SERANG, SNOL Mantan Walikota Cilegon Tb Aat Syafaat tak mau sendirian diadili dalam kasus dugaan korupsi pembangunan tiang pancang Dermaga Kubangsari senilai Rp 49,1 miliar.

Itu terungkap dalam pledoi (pembelaan) Aat yang dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Serang, Kamis (28/2). Mantan orang nomor satu di Kota Baja ini memberi judul pembelaannya: “Di Balik Jeruji Besi Saya Mengemban Amanah Rakyat”.

Aat menolak dijadikan tersangka tunggal. Sebab, kata dia dalam tuntutan yang dibacakan oleh JPU KPK sebelumnya, disebutkan bahwa dia secara bersama-sama terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

“Sejak awal hingga ditetapkan sebagai tersangka dan duduk di sini sebagai terdakwa penuntut umum dalam pasal tuntutan yang dikenakan kepada saya menyatakan bahwa perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama, maka siapakah orang yang dimaksud oleh penuntut umum di sini. Selama ini hanya saya yang menjalani proses persidangan,” kata Aat dalam pledoi yang dibacakannya sendiri.

Aat juga membantah keterangan sejumlah saksi yang hadir di dalam persidangan, terutama keterangan saksi Jhony Husban, yang dalam proyek pembangunan dermaga bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).

Menurut Aat, keterangan Jhony Husban yang menyatakan bahwa dirinya pernah memerintahkan untuk mencarikan bendera agar PT Baka Raya Utama yang dipimpin oleh Lizma Imam Ariyadi mengikuti proses lelang proyek. Saat proyek itu, Jhony Husban menjabat sebagai Plt Kabid Pekerjaan Umum di Dinas Bina Marga Kota Cilegon.

“Itu mengada-ada. Pernyataan Jhony itu tidak dapat dibuktikan secara rinci. Saya tidak tahu apa maksud Jhony sebenarnya menuduhkan hal itu kepada saya. Kalau Lisma masih hidup pasti dirinya akan bersaksi lain,” katanya.

Aat juga mengaku tidak mengenal saksi Supadi, Direktur Utama PT Galih Medan Perkasa yang menurut keterangan Jhony dipinjam benderanya dan mendapat fee sebesar Rp700 juta.

“Saya baru tahu soal itu (fee) dalam persidangan. Fakta ini menunjukan bahwa Jhony yang melibatkan diri dalam proyek ini di luar wewenangnya sebagai PPK,” ungkap Aat.
Terkait persoalan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), Aat mengaku tidak pernah memerintahkan Jhony untuk menyusun HPS secara tidak benar.

“Kalau soal HPS yang dalam penyusunannya tidak sesuai dengan Keppres, apakah itu juga menjadi kesalahan saya? Apa mungkin saya pernah menyuruh agar melakukan penyusunan HPS yang tidak benar? Semua tahu siapa yang memiliki kewenangan untuk menyusun HPS tersebut,” ujarnya seraya mempertanyakan fungsi dari pejabat yang berada di bawah walikota.

Lagi-lagi Aat membantah pernyataan Jhony yang menyatakan pernah diperintah olehnya untuk merubah adendum dalam kontrak pembangunan causeway.
“Istilah causeway saja saya baru tahu di persidangan. Bagaimana saya bisa memerintahkan untuk perubahan adendum untuk pembangunan causeway,” imbuhnya.

Di penghujung pembacaan pledoinya, Aat meminta agar seluruh keluarganya dan masyarakat Kota Cilegon menyikapi secara bijak segala keputusan yang nantinya akan diambil oleh majelis hakim.

“Saya berharap agar majelis hakim dapat menjatuhkan vonis secara bijak. Selain itu, saya juga meminta semua kalangan agar menyikapi vonis itu nantinya secara bijak. Jika ini adalah jalan hidup yang harus saya jalani, maka akan saya jalani. Teruslah berjuang demi terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat meskipun untuk mewujudkan hal itu tidaklah mudah,” pungkasnya.

Fasilitas Istimewa

Sejak memghuni Rutan Serang, fasilitas yang diberikan kepada terdakwa korupsi T Aat Syafaat sangat berbeda. Terdakwa kasus korupsi pembangunan dermaga Kubangsari senilai Rp 49,5 miliar, ini mendapat pengawalan ketat dari polisi.

Bahkan, dari pantauan Satelit News saat akan menjalani sidang, penjagaan petugas di pintu masuk gerbang Pengadilan Negeri (PN) Serang begitu ketat. Setiap pengunjung yang akan memasuki area pengadilan tidak luput dari pemeriksaan petugas.

Setelah masuk ke ruang persidangan puluhan polisi berseragam lengkap dengan senjatapun masih banyak ditemukan di setiap ruangan seperti layaknya pengamanan sebuah perhelatan akbar, dalam pertunjukan musik artis kelas papan atas. Selain pengamanan di ruang sidang, sejumlah polisi juga terlihat di depan halaman PN, yang bertugas mengawal kedatangan Tb Aat Syafaat.

Tidak lama kemudian, tepat dipukul 09.24 WIB, terdengar sirine mobil patroli polisi mengawal satu kendaraan mobil tahanan milik KPK yang membawa terdakwa Aat Syafaat dari tahanan ke Pen-gadilan Negeri (PN) Serang.

Saat turun dari kendaraan, Aat yang dikawal ketat polisi, mendapat sambutan dari puluhan pengunjung sidang yang sudah dari pagi menunggunya. Kemudian tahanan KPK tersebut digiring ke salah satu ruang tunggu yang ada di lantai satu Pengadilan Negeri, bukan digiring ke tahanan yang ada di ruang belakang pengadilan.

Di ruang tunggu, Aat layaknya sebagai Walikota Cilegon yang bebas menerima tamu dari sejumlah kerabat dan pengunjung. Bahkan ada sebagaian orang yang membawakan air teh panas dan koran harian lokal untuk dibaca oleh yang bersangkutan, tanpa adanya pengawalan dari petugas Kejaksaan.

Jaksa Penuntut dari KPK Supardi, saat dimintai komentarnya terkait tidak adanya penahanan terdakwa di ruang tahanan Pengadilan Negeri, mengaku hal tersebut bukan kewenangan jaksa.
“Saya tidak tahu tentang penahanan terdakwa, itu kewenangan hakim,” ujar Supardi usai persidangan.

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Serang, Sumartono, saat ditemui di depan ruanganya enggan mengomentari terkait tidak ditahannya terdakwa di ruang tahanan PN. “Coba tanya ke humas aja, saya kurang tahu, itu urusan humas,” tukasnya sambil pergi meninggalkan wartawan.(bagas/dan/igo/deddy/bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.