Anggota DPR Pertanyakan Kinerja Atut-Rano

SERANG, SNOL  Ketua Komisi IX DPR RI, RIbka Tjiptaning mempertanyakan kinerja Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dan wakilnya, Rano Karno. Dia menyoroti layanan kesehatan dan kasus gizi buruk pada anak di bawah usia lima tahun (Balita).

Menurut Ribka, penilaian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang memberikan raport merah terhadap pembangunan kesehatan di Banten, membuat pihaknya memper-tanyakan kinerja duet Atut-Rano.

“Kualitas kesehatan yang buruk di Banten dan raport merah dari Bappenas membuat kita harus mempertanyakan sejauh mana kinerja pemerintahan Atut-Rano selama ini,” kata Ribka Tjiptaning, saat melakukan silaturahmi ke kantor Redaksi Banten Pos (Satelit News Group), dua hari lalu.

Ribka yang juga Plh Ketua DPD PDIP Provinsi Banten mengungkapkan, jika kinerja bidang kesehatan pada pemerintahan Atut-Rano tidak mengalami peningkatan kualitas, maka pelaksanaan Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak dapat dilakukan. Padahal, undang-undang itu akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2014 mendatang.

“Kalau UU itu sudah berlaku, maka tidak ada lagi penolakan pasien yang akan berobat ke rumah sakit. Jika ada penolakan akan dikenakan sanksi dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta,” jelasnya.

Terpisah, Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah mengatakan, Pemprov Banten sudah siap melaksanakan Undang-undang BPJS. Bahkan dalam waktu dekat ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten, sebagai rumah sakit rujukan bagi kabupaten/kota akan dioperasionalkan.

“Bulan April nanti, RSUD Banten akan diresmikan. Keberadan rumah sakit rujukan bagi kabupaten/kota ini adalah jawaban ke depan UU BPJS, apalagi rumah sakit ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana, agar semua pasien dapat dilayani dengan baik,” kata Atut.

Atut juga menjelaskan, pihaknya akan segera mengkoordinasikan mengenai teknis layanan di lapangan, baik dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maupun dengan kabupaten/kota.

“Kami akan konsultasikan mengenai teknis di lapangan. Apalagi dalam UU itu disebutkan, ada sanksi pidana dan denda, apakah itu diberikan kepada pihak rumah sakit atau petugas. Kami akan sosialisasikan juga kepada kabupaten/kota,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten, Djaja Budi Suhardja mengatakan, RSUD Banten yang akan segera diresmikan pada bulan April dan akan dilakukan soft opening pada akhir bulan Maret ini, merupakan rumah sakit rujukan tipe B.

“Ibu Gubernur Banten rencananya yang akan meresmikan RSUD Banten pada tanggal 8 April. Keberadaan rumah sakit rujukan ini sangat diperlukan, dan ini merupakan jawaban kabupaten/kota, yang mengeluhkan masih kekurangan ruangan atau kekurangan dokter dalam melayani masyarakat yang kesehatannya kurang baik,” kata Djaja didampingi, Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes Banten, Iman Santoso, dan Kepala Seksi Farmasi, Janah Sunawati.

Dijelaskan Djaja, pada peresmian RSUD Banten, pihaknya akan menyiapkan 100 tempat tidur, dan akan ditambah sampai 250 tempat tidur. “Dari tempat tidur yang tersedia, 75 persen adalah tempat tidur untuk pasien kelas III, sisanya untuk kelas II, I dan VIP,” katanya.

Sementara untuk dokter spesialis RSUD Banten menyiapkan, dokter spesialis 16 pelayanan, dengan sub spesialis. “Empat spesialis dasar seperti bedah umum, kandungan, penyakit dalam dan anak. Sedangkan untuk spesialis penunjang diantaranya, anatesi, patologi, radiologi, bedah plastik, kulit kelamin, andralogi, gigi mulut, bedah syaraf, dan THT,” ujarnya.(rus/enk/bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.