Memo BP2T itu Ditandatangani Satpam

SERPONG, SNOL Keluarnya surat memo berkepala surat  BP2T Tangsel untuk pengembang perumahan Bambu Hijau, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang benar adanya.

Surat itu diakui hanya sebagai tanda terima berkas pengajuan perizinan yang dititipkan melalui satpam Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), dan ditandatangani satpam tersebut.

“Itu (memo) hanya sebagai tanda terima berkas yang dititip kepada petugas kami (satpam), jadi bukan surat resmi adanya pengajuan izin,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BP2T Tangsel, Haris Jaya Prawira, Selasa (5/3).

Dia menegaskan akan melakukan pendalaman atas keluarnya kertas memo yang khusus digunakan di internal BP2T kepada pihak luar. Termasuk, saat satpam mengeluarkan memo itu untuk tanda terima penerimaan berkas yang dititip.

“Itu kesalahan kami, dan tidak berarti apa-apa buat pengembang. Sebab, SP4B (Surat Perintah Penghentian Pelaksanaan Pembangunan Bangunan) yang kami keluarkan untuk menghentikan proyek Bambu Hijau di atas segalanya,” tegasnya.

Jadi, tandas Haris, kesalah pahaman soal memo itu, seharusnya tidak jadi penghambat bagi Satpol PP untuk melakukan penertiban perumahan Bambu Hijau sesuai dengan SP4B yang sudah dikeluarkan BP2T.

“Jadi, kalau mau ditertibkan, tertibkan saja. Sebab, SP4B itu keputusan mutlak untuk penghentian pembangunan, dan tidak ada yang namanya memo di BP2T untuk pihak luar,” singkatnya.

Hasil penelusuran Satelit News di BP2T Tangsel, Mulyadi Saputra, satpam BP2T sempat kaget dengan keluarnya surat memo tersebut. Namun, dia juga mengaku memo yang ditandatanginanya tertanggal 1 bulan 11 tahun 2012 itu, hanyalah tanda terima ketika ada klien yang menitipkan berkas kepadanya.

“Itu (memo) juga untuk memberitahukan ke atas kalau ada tamu dan ada titipan berkas, saya juga bingung kenapa sampai ada di luar,” katanya sambil masih keheranan saat ditunjukkan tanda tangan, nama, dan nomor telepon yang tertera dalam memo yang jadi dalih pengembang Bambu Hijau, dan jadi hambatan Satpol PP membongkar 4 unit rumah di perumahan itu, Senin (4/3).

Kepala BP2T Kota Tangsel, Dadang Sofyan ketika disinggung lagi soal memo itu kembali menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan memo atau surat apapun terkait dengan proses pembangunan di manapun dan kapan pun. Pihaknya mengaku, hanya mengeluarkan surat resmi pembangunan.

“Tidak ada memo yang kami keluarkan, semuanya yang kami keluarkan adalah izin resmi. Kami akan dalami masalah ini,” bebernya. (pane/deddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.