Untirta Nonaktifkan 2 Tersangka Kasus Korupsi

SERANG, SNOL  Rektor  Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang menonaktifkan Dusep Suhendar dan Alfian, menyusul ditahannya kedua pegawai negeri sipil (PNS) tersebut dalam kasus dugaan korupsi.

“Sudah otomatis keduanya dinonaktifkan, karena setelah resmi ditahan keduanya sudah tidak bisa menjalankan tugas akademiknya di kampus,” kata Prof Soleh Hidayat, Rektor Untirta saat dihubungi Satelit News, kemarin (5/3).

Dusep Suhendar dan Alfian terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan peralatan laboratorium bantuan dari Kemendikbud senilai Rp 49 miliar TA 2010.

Soleh mengatakan, dari dua tersangka kasus itu yang berprofesi sebagai dosen hanya satu orang, yakni Dusep Suhendar yang mengajar di Fakultas Pertanian. Sedangkan tersangka Alfian adalah salah satu staf administrasi di akademik.

Penonaktifan keduanya hanya pada tugas akademik, bukan penonaktifan dari kepegawaiannya sebagai PNS.
“Karena proses pemberhentian PNS ada prosedur dan mekanis-menya. Kalau status kepegawaianya masih tetap, dan akan dibahas ketika sudah ada ketetapan hukum dari pengadilan,” ungkapnya.

Sebelumnya, dua dosen Untirta Serang, Dusep Suhendar dan Alfian ditahan di Rumah Tahanan (rutan) Serang, Senin (4/3). Kedua dosen tersebut ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan peralatan laboratorium Untirta bantuan dari Kemendikbud senilai Rp49 miliar TA 2010.

Terdakwa Untirta Banding

Dalam kasus yang sama, dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laboratorium Untirta Tahun 2010 senilai Rp 49 miliar, Edwin Perdana Adiwijaya dan Reinhard Nainggolan men-gajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banten.

Banding dilakukan karena keduanya tidak terima terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Serang. Sementara terdakwa Sudendi, mantan Pembantu Rektor II Untirta menerima putusan tersebut.

Pengajuan banding oleh kedua terdakwa tersebut dibenarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten, Dirja, Selasa (5/3).
“Terdakwa Sudendi tidak mengajukan banding, karena dia mener-ima putusan. Tapi kita yang mengajukan banding, jadi untuk tiga terdakwa itu kita ajukan banding,” kata Dirja.

Dirja menyatakan, pihaknya mengajukan banding terhadap putusan ketiga terdakwa karena pasal yang djatuhkan kepada ketiganya tidak sesuai dengan tuntutan jaksa. Dalam tuntutan, jaksa menilai ketiga terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. “Kita kan menuntut mereka dengan pasal 2, tapi majelis memvonis pasl 3,” ujarnya.

Selain itu, pertimbangan jaksa melakukan banding karena masa penahanan ketiga terdakwa yang akan habis pada 15 Februari nanti, sehingga penahanan ketiga terdakwa diperpanjang oleh hakim PT Banten.

Terdakwa Sudendi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Panitia Pengadaan Edwin Perdana Adiwijaya mantan pegawai Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) Untirta selaku divonis 3 tahun penjara. Sedangkan Direktur PT Putra Utara Mandiri (PUM) Reinhard Nainggolan selaku pemenang proyek divonis 4 tahun penjara.

Ketiganya juga didenda masing-masing Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti masing-masing, Sudendi senilai Rp 25 juta subsider 1 tahun penjara, Edwin Rp 230 juta subsider 1,5 tahun penjara, dan Reinhard senilai Rp 180 juta subsider 2 tahun penjara.

Pengacara Sudendi dari Kantor Pengacara Agus Setiawan dan Rekan (Asrek), Ridwan membenarkan kliennya tidak mengajukan banding.

“Pak Dendi (Sudendi-red) menerima putusannya, makanya tidak banding. Tapi bukan berarti mengaku salah, klien kami tidak salah. Klien kami hanya mengaku capek saja kalau harus banding juga. Kita lihat saja hasil putusan PT nanti, kalau putusannya memberatkan, baru kita kasasi,” kata Ridwan di PN Serang. (bagas/deddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.