SBY Perintahkan Gelar Kongres Luar Biasa

Calon Ketum Usulan Majelis Tinggi Tak Boleh Ditolak

JAKARTA, SNOL— Ketua  Majelis Tinggi merangkap Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah memberikan lampu hijau untuk digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB). Soal “pencarian” lokasi dan waktu pelaksanaannya, SBY sudah menugaskannya kepada Sekretaris Majelis Tinggi Jero Wacik.

“Saya diminta SBY mempersiapkan di mana KLB dan kapan. Ini masih mikir-mikir,” kata Jero Wacik di gedung parlemen, kemarin (10/3).

Mengenai soal waktu digelarnya KLB, Jero hanya memastikan itu akan dilakukan sebelum tanggal 9 April. Dalam jadwal tahapan pemilu yang disusun Komisi Pemilihan Umum (KPU), tanggal 9-15 April merupakan rentang waktu bagi parpol untuk menyerahkan Daftar Caleg Sementara (DCS).

“Saat pendaftaran DCS ke KPU sudah harus ada ketua umum. Jadi KLB sebelum 9 April,” tegas Jero.

Jero menceritakan begitu pulang dari rangkaian kunjungan kenegaraan ke luar negeri pada hari Sabtu (9/3) lalu, SBY langsung berkomunikasi dengan jajaran Majelis Tinggi PD. Saat itu ada dua opsi yang dipertimbangkan, apakah cukup dengan menunjuk pelaksana tugas (plt) atau menggelar KLB untuk memilih ketua umum baru.

Setelah didiskusikan, akhirnya diputuskan untuk memilih ketua umum baru melalui KLB. “Kelihatannya yang paling cocok dengan AD/ART adalah KLB. Sehingga, saya sebagai Sekretaris Majelis Tinggi sudah mulai diminta untuk mempersiapkan ke arah KLB,” jelas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), itu.

Dia mengisyaratkan adanya kemungkinan nama ketua umum akan dimunculkan oleh Majelis Tinggi. Bila itu terjadi, maka semua DPD dan DPC harus menaatinya. Jero mengingatkan dalam pakta integritas yang sudah ditandatangani, para Ketua DPD dan Ketua DPC menyatakan kesiapannya untuk mendukung penyelamatan partai oleh Majelis Tinggi.

“Itu berarti apapun yang diarahkan Majelis Tinggi akan “nurut. Kalau misalnya (ketua umum, red) diusulkan (Majelis Tinggi) ya mesti “nurut,” ungkap Jero.

Dia memahami kritik dari pihak eksternal, terutama kalangan pengamat, terhadap proses yang berjalan di internal PD akan bermunculan. Menurut Jero, itu kurang tepat. Proses demokrasi memang ada tahapannya. Faktanya, kata dia, demokrasi yang berjalan di parpol-parpol memang baru sampai di level itu

“Siapa yang disebut oleh big boss-nya, nurut semua. Kan baru sampai disitu kita. Jangan juga (mempertanyakan kader PD, red) kok nurut” Semua (parpol lain) juga masih nurut kok (sama big boss-nya, red)?,” kata Jero.

Jero juga menegaskan PD tidak kekurangan stok kader untuk menjadi pengganti Anas Urbaningrum. Dia lantas menyebut PD memiliki 148 anggota DPR, 5 menteri, beberapa gubernur, dan yang lainnya. “Stok kami banyak. Nanti kita lihat saja mana yang cocok,” ujarnya.

Soal kondusifitas internal menjelang kongres, dia memastikan tidak ada masalah. Bahkan, tidak ada kekhawatiran KLB akan membuka ruang bagi loyalis Anas untuk “bermain”. Menurut Jero, dalam dua kali pertemuan, para ketua DPD telah menyatakan dukungannya terhadap langkah penyelamatan partai yang ditempuh Majelis Tinggi. Seluruh DPC juga mendukung dengan ikut menandatangani pakta integritas. “Itu fakta kami solid dan kondusif,” tegas Jero.

Dia menambahkan saat ini proses pendaftaran caleg di PD sudah berjalan. Sampai hari Sabtu lalu, sudah ada 800 orang yang mendaftar untuk menjadi caleg DPR. Diperkirakan jumlah caleg DPR yang diperlukan untuk mengisi DCS mencapai 3000-an orang. “Saya senang juga masih sangat banyak orang ingin menjadi caleg dari Partai Demokrat,” katanya.

Di tempat yang sama, anggota Dewan Pembina Syarif Hasan mengatakan partainya hanya mengikuti UU Pemilu. “Apa yang disyaratkan secara eksplisit di UU Pemilu itu akan ditaati PD. Kita baca di UU Pemilu kalau (penandatanganan DCS) harus ketum atau sebutan lainnya, ya kita ikuti itu,” katanya.

Apapun mekanisme yang ditempuh, Syarief meminta seluruh kader untuk tetap menjaga kekompakan. “Yang penting kita harus solid,” tegas Menteri Koperasi dan UKM, itu.

Hingga saat ini, telah muncul sejumlah nama kader internal menjadi kandidat ketua umum pada KLB mendatang. Diantara yang paling sering disebut adalah Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie dan Gubernur Jatim sekaligus anggota Dewan Pembina Soekarwo.

Fungsionaris DPP PD yang dikenal dekat dengan Marzuki Alie, Achsanul Qosasi menyatakan, kalau ketua DPR itu masing sangat berpeluang untuk bisa terpilih. Hal itu, menurut dia, sudah terbukti saat pelaksanaan kongres terdahulu.

“Saat itu, suara Pak Marzuki tidak terpaut jauh jarak perolehan dukungannya dibanding Anas,” ujar Achsanul. Dengan hanya berbekal kerja keras selama menjadi sekjen, dia menyatakan, yang bersangkutan tetap mendapat kepercayaan yang signifikan untuk duduk memimpin partai.

Pada Kongres di Bandung 2010 lalu, Anas berhasil unggul dengan perolehan 280 suara. Sedangkan Marzuki menyusul dibelakanganya 248 suara. Pada pemilihan putaran pertama, Anas memang unggul lebih dulu dengan 236 suara, Marzuki 209 suara, dan  dan terakhir Andi Mallarangeng 82 suara.

“Kalau Demokrat ingin recovery, Pak Marzuki orang paling tepat,” imbuh Achsanul lagi.

Meski demikian, mengingat kondisi PD terkini masih sangat terbuka peluang munculnya tokoh yang selama ini belum menjadi kader alias tokoh eksternal. Yaitu, dengan lebih dulu merubah AD/ART terkait syarat-syarat untuk bisa dipilih menjadi ketua umum.

Nama Jenderal TNI AD Pramono Edhie Wibowo dan Menko Polhukam Djoko Suyanto diantara yang paling deras disebut-sebut. “Kalau orang inginnya dari dalam, kalau saya inginnya dari luar,” kata Ruhut Sitompul secara terpisah.

Bagaimana mekanismenya” Dia mendukung usulan kalau dalam KLB nanti Majelis Tinggi nanti yang tetap akan menentukan siapa sosok ketua umum. Nama yang diajukan kemudian dipilih langsung secara aklamasi oleh peserta kongres. “Udah lah, serahkan saja pada Majelis Tinggi,” kata politisi yang kerap tampil controversial itu. (pri/dyn/jpnn/fah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.